Pupuk Subsidi Langka, DPR Pertanyakan Koordinasi Pusat dan Daerah

Pemda belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk menyalurkan pupuk subsidi kepada distributor.  

Pupuk Subsidi Langka, DPR Pertanyakan Koordinasi Pusat dan Daerah
ilustrasi petani.int






KABAR.NEWS,Jakarta--Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Pemda) dipertanyakan oleh Komisi IV DPR RI yang dinilai tidak berjalan baik.Jika komunikasi keduanya terjalin baik, maka masalah penyaluran pupuk subsidi bagi petani tidak akan tersendat.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV dari Fraksi PKB, Daniel Johan. Sebagaimana informasi yang diterima pihaknya,persoalan kelangkaan pupuk terletak pada koordinasi Pemerintah Pusat dan daerah. 

Pemerintah Pusat, kata Daniel sudah mengelurakan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) pada akhir Desember 2020 terkait dengan subsidi tersebut. Hanya saja, Pemda belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk menyalurkan pupuk subsidi kepada distributor.  

"Hal ini tentu Kita mendorong agar pemda untuk segera mengelurakan SK penyaluran berdasarkan eRDKK sehingga tidak merugikan petani yang sedang membutuhkan pupuk," terangnya dikutip dilaman KONTAN, Jumat (15/1). 

Ia pun meminta agar Kementerian Pertanian (Kemtan) mengawal daerah untuk segera menyelesaikan SK penyaluran. Supaya problem kelangkaan pupuk subsidi ini bisa segera tertangani."Ini soal koordinasi saja, apabila dijalankan dengan intens dipastikan tidak akan terlambat penyaluran pupuk kepada petani," tandasnya. 

Seperti diketahui, petani disejumlah daerah mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi padahal saat ini telah memasuki masa tanam. Sehingga kebutuhan pupuk subsidi menjadi sangat penting bagi petani.

Mengacu data yang diterima, permasalahan  terjadi karena Pemda belum menerbitkan SK penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga komoditas tersebut belum memenuhi aturan untuk disalurkan kepada petani. 

Hingga 10 Januari 2020, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru 93 kabupaten/kota yang sudah menerbitkan SK. Masih terdapat 421 kabupaten/kota yang belum menerbitkan SK tersebut. Akibatnya, meski produsen dan distributor sudah menyediakan komoditas pupuk ini hingga di pelosok daerah, pupuk bersubsidi sama sekali belum disalurkan kepada petani hingga terbitnya SK. 

Alhasil, petani terpaksa membeli pupuk dengan harga non subsidi. Hal tersebut pula yang menyebabkan mengemukanya isu mahalnya harga pupuk lantaran petani e-RDKK yang biasa beli pupuk subsidi terpaksa harus membeli pupuk non subsidi sampai dengan SK di daerahnya terbit, demi tetap bisa menanam dan produktif.

Di Sulawesi Selatan, dari 24 kab/kota, baru 10 yang terbitkan SK. sebanyak 14 daerah lainnya masih belum menerbitkan.(*)