Skip to main content

PTUN Batalkan Hasil Audit BPKP Terkait Kasus Pembangunan Gedung MAN IC

PTUN Batalkan Hasil Audit BPKP Terkait Kasus Pembangunan Gedung MAN IC
Ilustrasi palu sidang hakim. (INT)

KABAR.NEWS, Makassar - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar menolak hasil audit
perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulsel terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC).


Baca juga: Tepis Tudingan Polda Sulsel, Kejati Siap Terima Tahap Dua Kasus Gedung PWI

Berdasarkan putusan PTUN Makassar, nomor perkara 73/G/2018/PTUN.MKS dalam amar putusannya menyebutkan, bahwa tidak sah hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sulsel nomor SR - 403/PW21/5/2018, tanggal 13 Juli 2018. Sebesar  Rp7.257.363.637.


Seperti yang diungkapkan Dajalaluddin Djalil SH selaku kuasa hukum tersangka direktur PT Cahaya
Insani Persada, Hendrik Wijaya. 


"Gugatan yang kami lakukan itu dikabulkan, dan PTUN menyatakan membatalkan. Hasil audit kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP," kata Djalaluddin Djalil SH, di Makassar, Minggu (20/1/2019).


Menurut Djalil, dengan adanya putusan PTUN tersebut, hasil audit tentu tidak bisa digunakan, sebagai dasar perhitungan kerugian negara sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) dari
Pengadilan TUN. 


"BPKP telah menyatakan banding, artinya gugatan tersebut telah berstatus quo atau tunggu putusan inkracht. Baru bisa perkara tersebut di proses ke persidangan," tandasnya.


Selain itu juga kata Djalaluddin, seharusnya BPKP tidak menghitung total loss proyek tersebut lantaran
karena dalam kontraknya itu unit price.


"Artinya pekerjaannya dibayarkan berdasarkan prestasi kerja. Bukan nanti selesai secara keseluruhan, baru di bayarkan," ungkapnya.


Meski demikian perkara tersebut telah ditahap dua oleh penyidik pada Rabu (16/1/2019). Hanya saja
penahanan ketiga tersangka tersebut, justru dikembalikan ke sel tahanan Mapolda Sulsel.


Baca juga: Miris, Seorang Hakim Digerebek Warga Diduga Mabuk dan Pesta Seks di Rumah Dinas

"Baru kali ini ada tahap dua perkara korupsi, dikembalikan ke sel tahanan Polda. Biasanya kan langsung ke sel tahanan Lapas klas I Makassar," bebernya.


Djalaluddin mengaku aneh dengan proses penanganan kasus ini, yang diduga dipaksakan oleh penyidik.


Menanggapi hal tersebut direktur Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi, Abdul Muthalib, mengatakan bahwa seluruh aparat penegak hukum termasuk pengadilan sudah menyesuaikan dengan putusan tersebut. Dengan memfokuskan kerugian negara sebagai syarat materil delik korupsi. 


"Artinya penyidikan dalam perkara korupsi, mesti jelas jumlah kerugian negaranya," tandasnya. 


Menurut Muthalib menghilangkan frasa “dapat” secara tidak langsung, memaksa penyidik untuk lebih
profesional dalam menangani kasus korupsi.


"Secara keseluruhan saya yakin penyidik, sudah menyesuaikan dan akan semakin profesional dalam
pembuktian kerugian negara, dalam setiap perkara yang mereka tangani," pungkasnya.


Terkait dua pendapat hasil perhitungan kerugian negara, antara BPK dan BPKP menurut Muthalib itu
tergantung pertimbangan hakim nanti yang menentukan, dalam perkara tersebut.


Sebab kata dia, porsi kemandirian hakim lebih besar dalam menentukan kerugian negara apakah data
BPK, BPKP atau inspektorat yang digunakan hakim untuk menentukan kerugian negara. 


  • Andi Frandi