Proyek Rel Kereta Api di Maros Masih Terhambat Pembebasan Lahan, Ada APH Bermain?

- Progres penyelesaian proyek mencapai 99 persen

Proyek Rel Kereta Api di Maros Masih Terhambat Pembebasan Lahan, Ada APH Bermain?
Pengendara motor melintas di stasiun kereta api Sulsel di Kabupaten Maros. (IST/HO)






KABAR.NEWS, Maros - Proyek rel kereta api yang melintas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, disambut baik masyarakat. Hanya saja, pembangunan proyek strategis nasional ini masih menemui kendala pembebasan lahan khususnya di Desa Marumpa, Kecamatab Marusu.


Menurut Kepala Desa Marumpa, Bakri S, masih ada warga yang menolak harga pembebasan yang diberikan oleh pemerintah. Padahal sejauh ini, proses pembebasan lahan proyek rel kereta api di Kabupaten Maros telah mencapai 99 persen. 


Harga pembebasan yang diberikanpun sudah jauh di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Namun ada warga yang masih memanfaatkan moment tersebut. Dari informasi yang dihimpun, warga pemilik tanah diduga dibekingi aparat penegak hukum (APH) dengan mengharapkan keuntungan di luar dari harga wajar.


Bakri berharap agar TNI dan Polri terlibat dalam proses pembebasan lahan ini agar progres pembebasan lahannya bisa lebih mudah. 


"Kami sudah berharap agar proyek rel kereta api bisa segera rampung, karena ini adalah untuk kepentingan fasilitas umum sudah seharusnya kepentingan pribadi bisa dikorbankan," kata Bakri dalam keterangan tertulis, Kamis (16/12/2021). 


"Apalagi pemerintah sudah memberikan penggantian dengan harga di atas harga pasar. Dalam arti benar-benar ganti untung bukan ganti rugi. Jangan hanya karena satu atau dua warga saja yang menolak harga lahan sehingga proyek ini jadi terkendala," tambah dia.


Camat Marusu, Suwardi, juga berharap agar proyek kereta api di Sulawesi Selatan ini bisa segera rampung agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat. 


"Kereta api ini juga sudah menjadi impian warga Sulsel agar mereka bisa merasakan apa yang telah dinikmati oleh warga di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera," ucapnya.


"Kami berharap TNI Polri bisa sama-sama menyukseskan pembangunan proyek rel kereta api ini, karena kereta api adalah yang sudah sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat kami," sambung Suwardi.


Dia mengakui bahwa ada warga yang enggan lahannya dibebaskan lantaran merasa harga yang telah ditetapkan terlalu murah. Meski kata Suwardi, harga itu telah ditentukan oleh tim appraisal berdasarkan hitungan yang ada. 


"Harga itu bukan kami yang tentukan, itu dari pemerintah pusat, jadi kalau ada perubahan atau seperti apa itu bukan wewenang kami, yang jelas kami berharap progres pembangunan ini jangan mandeg," harapnya. 


Di tempat yang berbeda, Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Andi Ammana Gappa mengatakan progres pembebasan lahan rel kereta api hanya tersisa 3,5 kilometer saja. Pihaknya pun optimisti mampu menyelesaikan melalui pendekatan persuasif dan edukatif. 


"Ini yang memang masih perlu terus disosialisasikan dan diedukasi kepada masyarakat, terkhusus pemilik lahan. Harus disadari bahwa keberadaan proyek KA di Sulsel ini akan berimplikasi positif bagi masyarakat maupun daerah, termasuk dari aspek perekonomian," terangnya.


"Kami berharap proses pembangunan ini tak mendapat hambatan terutama masalah pembebasan lahan lantaran ia meyakini jika proyek kereta api ini rampung akan memberikan implikasi positif bagi seluruh warga di Sulawesi Selatan," ungkapnya.


"Akan ada multiplier effect bagi masyarakat  sekitar jalur dan stasiun maupun daerah, tidak cuma menunjang mobilitas masyarakat, tapi juga dapat menunjang sektor logistik dan pariwisata. Belum lagi bisa menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong pemulihan ekonomi Daerah dan Nasional," tutupnya.