PPP Ingatkan Bupati Jeneponto tak Salahkan DPRD soal Perbaikan Jalan
* Iksan menyalahkan DPRD tidak menganggarkan pemeliharaan jalan
Arya Wicaksana 
KABAR.NEWS, Jeneponto - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Imam Taufiq Bohari, meminta Bupati Iksan Iskandar tidak menyalahkan pihaknya terkait banyaknya jalan rusak di Butta Turatea yang belum diperbaiki karena keterbatasan anggaran.
"Meskinya pak bupati memberikan jawaban yang diplomatis tidak ada kesannya melempar bola begitu," kata Imam Taufiq Bohari kepada KABAR.NEWS di DPRD Jeneponto, Senin, (24/10/2022).
Pernyataan legislator PPP itu sebagai respons terhadap Iksan Iksandar yang sebelumnya menyebut, perbaikan jalan tidak dilakukan karena DPRD tidak memasukkan biaya tersebut dalam APBD Jeneponto.
Padahal kata Imam Taufiq Bohari, Pemkab Jeneponto melalui dinas terkait merupakan pihak yang berwenang mengusulkan anggaran pemeliharaan jalan ke dalam pos APBD.
"Maksud saya draf APBD itu disusun oleh eksekutif nanti kita coba telusuri misalnya tahun 2021, ada tidak dia masukkan anggaran pemeliharaan," kata Imam Taufiq.
"Kedua, pemeliharaan itu berarti jalan yang sudah ada tapi rusak ataukan pemeliharaan yang dimaksud itu melekat dianggaran pokoknya," lanjut dia.
Imam Taufiq khawatir jangan sampai pemerintah tidak memasukan pos anggaran untuk pemeliharaan jalan lantas menyalahkan DPRD Jeneponto.
"Atauka yang dimaksud dengan mereka pemeliharaan itu adalah anggaran yang khusus yang diadakan untuk pemeliharaan, itu yang harus ditelusuri dulu," tegasnya.
Imam lebih jauh menjelaskan bahwa dalam dua tahun terakhir, Fraksi PPP DPRD Jeneponto selalu menekankan perbaikan infrastruktur jalan harus menjadi prioritas karena sesuai visi dan misi pemerintahan Iksan - Paris Yasir.
Anggaran Terbatas, Jalan Rusak Tak Diperhatikan
Imam Taufiq Bohari menjelaskan, minimnya anggaran pembangunan dan perbaikan jalan di Jeneponto, disbebakan postur APBD terlalu banyak dialokasikan untuk belanja pokok.
Dia mencontohkan, 50 persen anggaran APBD Jeneponto habis digunakan untuk biaya belanja pokok, misalnya untuk bayar aparatur sipil negara (ASN) dan belanja lain.
"Saya selalu bilang, kalau tidak bisa di danai APBD berusaha bagaimana supaya ada bantuan dari provinsi dan pusat," kata Imam.
Ditanya soa jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, Imam Taufiq mengaku tak ada pembiaran, hanya terbentur pada keterbatasan anggaran. Dia meminta hal ini tidak menjadi polemik.
"Tidak ada pembiaran, kita tetap peduli cuma itu maksudnya tadi ada keterbatasan anggaran. Kemarin-kemarin saya bilang harus ada skala prioritas, artinya kalau anggaran sedikiti itu harus digunakan secara efektif dan sektor apa dasar untuk dibenahi," pungkasnya.
Penulis: Akbar Razak/A
