PPKM Level 3 Nasional Mulai 24 Desember: Perayaan Tahun Baru Dilarang!

Tunggu Inmendagri

PPKM Level 3 Nasional Mulai 24 Desember: Perayaan Tahun Baru Dilarang!
Sebuah truk milik Satuan Brimob Polda Sulsel terparkir melintang di Fly Over Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Kedua jalur menuju Fly Over ditutup untuk menghindari kerumunan saat malam pergantian tahun 2020 di Kota Makassar. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)






KABAR.NEWS, Makassar - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Makassar (PPKM) Level 3 akan diterapkan secara nasional di seluruh wilayah selama Natal dan Tahun Baru.


"Selama Natal dan Tahun Baru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM Level 3," ujarnya melalui pernyataan tertulis, Kamis (18/11/2021) dikutip dari Kantor Berita Antara.


Nantinya seluruh wilayah di Indonesia, baik yang sudah berstatus PPKM Level 1 dan 2, akan disamaratakan menerapkan aturan PPKM Level 3.


Muhadjir mengatakan kebijakan status PPKM Level 3 ini akan berlaku mulai 24 Desember sampai 2 Januari 2021. Kebijakan ini akan diterapkan menunggu Kemendagri menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) terbaru.


Inmedagri tersebut, imbuh Menko Muhadjir, akan menjadi sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian penanganan Covid-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru yang akan ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 22 November 2021.


Muhadjir mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus Covid-19 usai libur akhir tahun. .


"Sehingga ada keseragaman secara nasional. Sudah ada kesepakatan, aturan yang berlaku di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali nanti akan diseragamkan," katanya.


Muhadjir menambahkan dalam kebijakan libur akhir tahun, perayaan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar akan sepenuhnya dilarang. Sementara, untuk Ibadah Natal, kunjungan wisata, pusat perbelanjaan menyesuaikan kebijakan PPKM Level 3.


Selain itu, Menko PMK meminta Kementerian/Lembaga secara sektoral, TNI/Polri, Satgas Covid-19 Nasional melalui BNPB, Pemerintah Daerah, serta komponen strategis lainnya untuk menyiapkan surat edaran dan dukungan operasional pelaksanaan pengendalian penanganan Covid-19 selama Natal dan Tahun Baru.

Penulis: Irvan Abdullah/C