Skip to main content

Polemik di Laut Makassar, Pemerintah Belanda & Nurdin Abdullah Jangan Tutup Mata

Polemik di Laut Makassar, Pemerintah Belanda dan Nurdin Abdullah Jangan Menutup Mata
Aksi teatrikal Koalisi Selamatkan Laut Indonesia di depan kantor Kedubes Belanda di Jakarta, menolak praktik penambangan pasir laut untuk kepentingan proyek reklamasi Makasar New Port (MNP) yang dilakukan oleh kapal Queen of the Netherlands milik PT Royal Boskalis di perairan Sangkarrang, Makassar. (Instagram/walhi.sulsel)

KABAR.NEWS, Makassar - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak Pemerintah Kerajaan Belanda melalui kedutaan besarnya turun tangan menyelesaikan konflik terkait aktivitas tambang pasir laut di wilayah tangkap nelayan di Pulau Kodingareng Lompo, Kecamatan Sangkarrang, Kota Makassar.


Direktur Walhi Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin mengatakan, Pemerintah Belanda tidak bisa lepas tangan dengan persoalan yang dialami oleh nelayan Pulau Kodingareng dan perempuan serta anak-anak yang ada di Pulau Kodingareng.


"Mereka tidak boleh mengatakan bahwa ini pure (murni) bisnis, kami tidak punya otoritas untuk mencampuri bisnis. Anda adalah regulator, Anda harus memantau dan mencegah terjadinya pelanggaran ini," ucap Amin saat menggelar konferensi pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Jl. Pelita Raya VI Blok A .34.No 9 Selasa, (4/8/2020).


Baca juga: LBH Nilai Kasus Nelayan Robek Uang Terlalu Dipaksakan Polisi

"Apakah pemerintah Belanda baru mau bertindak ketika ada darah yang tertumpah? Ketika ada polisi yang menembak. Apakah ada tentara yang melakukan kekerasan baru mereka mau turun? Ini seharusnya harus dicegah dari awal," sambung Amin.


Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Pelindo IV Dwi Rahmat Toto mengatakan, PT Boskalis sebagai pihak ketiga yang digandeng mensuplai pasir untuk pembangunan Makassar New Port tak melanggar aturan yang telah ditetapkan.


"Jadi untuk Makassar new port sendiri kalau kita melihat yang sudah dilakukan dalam perda nomor 2 tahun 2019 itu lokasinya lebih dari 1.000 hektar. Itu sudah sesuai ketentuan. Kami melihat dampaknya tidak mungkin sampai pulau tenggelam gara-gara itu," kata Dwi kepada wartawan di Kantor Pelindo IV, Jalan Nusantara Makassar, Selasa (7/7/2020).


Nelayan menggelar unjuk rasa di tengah laut dan mengepung kapal pengeruk pasir milik PT Boskalis
Nelayan menggelar unjuk rasa di perairan laut Makassar dan mengepung kapal milik PT Boskalis. (Tangkapan layar)

Terkait protes yang dilayangkan yang cenderung dilayangkan pada PT Boskalis, berdasarkan keterangan yang disampaikan Project Manager, Cam Thomas, bahwa Boskalis, sendiri telah melakuan sesuai ketentuan.


Dwi menambahkan pihaknya bersama beberapa perusahaan tersebut berkomitmen mencarikan solusi untuk aksi protes yang dilakukan warga "Pelindo, PP, Benteng dan Boskalis akan mencarikan solusi terbaik," imbuhnya.


Minta Nurdin Abdullah Tak Menutup Mata


Lebih lanjut Amin menuturkan pihak kepolisian bukannya melakukan perbaikan dan memberikan perlindungan serta mencegah aktivitas tambang pasir milik perusahaan asal Belanda, PT Boskalis, namun justru melakukan tindakan kriminalisasi kepada nelayan.


Kondisi ini menurutnya, sangat menunjukkan bahwa memang kekerasan terhadap nelayan itu semakin besar terjadi di Indonesia termasuk di Sulsel.


Aliansi juga mengeluhkan sikap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang dinilai tutup mata dengan persoalan ini. Padahal beberapa waktu lalu, ratusan perempuan menggeruduk rumah jabatan gubernur untuk meminta agar seluruh izin usaha pertambangan di wilayah tangkap nelayan dicabut.


"Saya tidak mengerti apa yang ada dipikirkan gubernur (Nurdin Abdullah) ini. Nelayan Pulau Kodingareng ini penduduknya lebih dari 5 ribu. Mereka ikut terlibat dalam Pilgub waktu mereka terpilih jadi gubernur. Tapi disaat problem ini ada mereka dia seribu bahasa. Apa maksudnya ini?" keluhnya.


Baca juga: Walhi Minta Polisi Hentikan Kriminalisasi Terhadap Nelayan Kodingareng

Amin menegaskan hal itu perlu ia sampaikan karena gerakan masyarakat Pulau Kodingareng sudah memuncak. Preman sudah diturunkan karena merupakan cara-cara yang biadab.


"Jika PT Boskalis tidak diperingati untuk menambang dan menghormati para nelayan maka jangan salahkan nelayan jika melakukan kekerasan," ujarnya.


Sebab Amin mengaku segala cara-cara baik telah mereka lakukan tapi sampai saat ini tidak ada etikad baik dari pemerintah dan dari PT Boskalis serta pemerintah Belanda untuk bersikap untuk mengambil langkah yang cepat untuk mengatasi persoalan yang ada di Pulau Kodingareng.


"Sekali lagi pemerintah Belanda jangan lepas tangan. Kami akan terus mengejar dan mendesak Anda ketika memang tidak punya etikad baik dan tidak punya keinginan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Pulau Kodingareng," tandasnya.


Penulis: Darsil Yahya/B

 

Flower

 

loading...