Plt Kadis PUPR Jeneponto Kaget undangan KPK Bocor ke Publik

KABAR.NEWS, Jeneponto - Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Basir Bohari mengaku heran surat undangan diskusi yang dilayangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa diketahui publik.

"Ahh! Itu juga saya tidak tahu kenapa bisa bocor, padahal itukan tidak ditujukan ke mana-mana," kata Basir Bohari kepada KABAR.NEWS di Kantor Bupati Jeneponto, Rabu (18/5/2022).

Basir baru mengetahui ada surat undangan diskusi KPK setelah membaca berita yang dimuat oleh media.

"Saya sempat juga lihat di media kok bisa darimana ini sumbernya. Siapa yang kasih keluar? Tetapi yang pasti bahwa surat itu ditujukan kepada Dinas PU untuk memberikan data-data yang dibutuhkan oleh KPK," katanya.

Ia menjelaskan bahwa KPK saat ini sedang melakukan monitoring. Salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang jadi sampel adalah Jeneponto. Sehingga, pihak PU diminta memperlihatkan sejumlah data yang menyangkut bantuan Kementerian PUPR.

"Surat itu sebenarnya KPK sementara ini melakukan monitoring terhadap kementerian PUPR yang di monitor KPK. Nah, salah satu sampel di daerah itu adalah Jeneponto untuk melihat kegiatan-kegiatan atau bantuan-bantuan PUPR yang ada di Jeneponto sehingga memang PU diminta untuk menyiapkan data-data yang diminta," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa bantuan-bantuan yang berasal dari Kementerian PUPR bukan dikejarkan oleh Dinas PU Jeneponto. Melainkan Balai Pompengan dan Balai Jalan dan Jembatan.

Hari ini, katanya, Dinas PU Jeneponto akan mengundang pihak balai terkait data tersebut. Menurutnya, sejumlah kegiatan yang di Jeneponto dikerjakan oleh pihak balai.

 "Jadi Insyaallah hari ini kita undang balao terkait dengan data-data itu. Kemarin dulu, Balai Perumahan dengan Balai Sarana dan Prasarana itu kita sudah undang. Sebenarnya kegiatan mereka hanya kebetulan ada di Jeneponto. Jadi bukan kita yang melaksanakan," pungkasnya.

Penulis: Akbar Razak/B