Plt Gubernur Sulsel Minta Dinsos Data Ulang Peserta BPJS PBI

Andi Sudirman meminta Dinsos Sulsel untuk mendata warga tak mampu untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI.

Plt Gubernur Sulsel Minta Dinsos Data Ulang Peserta BPJS PBI
Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. (Foto: Istimewa)






KABAR.NEWS, Makassar - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman memerintahkan Dinas Sosial (Dinsos) untuk melakukan pendataan ulang penerima Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal itu disampaikan saat Coffe Morning di Kantor Gubernur Sulsel. 

Andi Sudirman mengaku pendataan ulang tersebut untuk memastikan tidak ada masyarakat Sulsel yang tidak ter-cover BPJS Kesehatan PBI. Jika masih ada tak terdaftar, Dinsos Sulsel ditugaskan untuk segera memasukkan nama warga tak mampu.
 
"Kami minta dipastikan semua masyarakat yang belum terdaftar (memenuhi syarat penerima) agar didata untuk dimasukkan," ujarnya melalui keterangan tertulisnya kepada KABAR.NEWS, Selasa (30/3/2021). 

Apalagi, kata dia, pemerintah telah mengcover sebanyak 1,7 juta jiwa sebagai penerima BPJS gratis. Sementara jumlah data penduduk miskin di Sulsel mencapai 800 ribu orang lebih. Dan masih ditemukan yang belum terdaftar BPJS gratis.

"Harus diverifikasi ulang. 1,7 juta kita bayarkan, sementara 800 ribu terdata miskin, tetapi masih ada yang belum tercover. Ini masalah besar bagi kita," katanya.

Ia pun meminta agar penerima BPJS PBI yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima agar dikeluarkan. Sehingga, bisa mengcover warga miskin lainnya.

Salah satunya yang dikeluarkan bagi pekerja di suatu perusahaan. Mengingat untuk BPJS bagi pekerja sudah menjadi tanggungjawab perusahaan tempatnya bekerja.

"Dikeluarkan jika sudah keluar dari zonasi miskin (lebih sejahtera). Banyak juga pekerja, padahal itu tugas perusahaan untuk menanggung," pungkasnya.

Ia pun meminta dalam verifikasi ini bersama pemerintah kabupaten/kota untuk mendata kembali penerima BPJS PBI. "Kita ingin semua masyarakat miskin tercover untuk BPJS PBI. Mereka yang lebih membutuhkan," imbuhnya.

Andi Sudirman mengarahkan agar Dinas Sosial melakukan updating Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) untuk dukungan penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahun 2021.