PLN Dinilai Lambat dalam Digitalisasi

penggantian meter terjadwal agar segera beralih ke smart meter.

PLN Dinilai Lambat dalam Digitalisasi
digitalisasi layanan PLN masih jalan ditempat.Int






KABAR.NEWS,Jakarta-- Anggota Komisi VI Partai Gerindra, Andre Rosiade yang menganggap digitalisasi layanan PLN masih jalan ditempat. Pernyataan ini menyusul banyaknya komplain terkait pengelolaan pencatatan meteran listrik yang viral di media sosial beberapa waktu lalu.

 “Pada Juni 2020 saya menyampaikan keluhan masyarakat terkait bengkaknya tagihan listrik masyarakat ke Menteri BUMN selama WFH, dikesempatan tersebut saya juga sampaikan soal digitalisasi sistem di PLN tetapi sampai saat ini saya belum melihat progres yang signifikan” kata Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

Memang ada upaya PLN menggerakkan masyarakat untuk melaporkan pemakaian listrik dengan mengirimkan foto meter melalui aplikasi. Namun ini belum merupakan solusi terbaik. PLN harus memulai dengan tindakan nyata melalui penggantian meter terjadwal agar segera beralih ke smart meter.

Dengan penggantian meter ini maka data yang didapat akan valid dan benar, keuangan PLN akan membaik karena PLN bisa melakukan blokir dan membuka secara otomatis, mengatasi kebocoran listrik, melakukan perencanaan, analisa dan pengambilan keputusan yang tepat. Pengguna listrik prabayar juga akan mudah melakukan pembelian dan pengisian token, hanya melalui aplikasi sehingga tidak perlu menekan tombol di meter.

“Transformasi digital akan terwujud jika ada sinergi antar BUMN, misalnya antara PLN dengan Telkom yang digadang-gadang pemerintah menjadi Digital Hub BUMN," ungkap Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini.

Dengan demikian PMN (Penyertaan Modal Negara) dan penyaluran subsidi melalui PLN yang berasal dari pemerintah lebih dapat dipertanggungjawabkan.  Andre berharap jika proses digitalisasi ini berjalan maka kebocoran listrik bisa diminimalisir sehingga nantinya biaya capex untuk membangun pembangkit dan infrastruktur distribusi akan berkurang.

Digitalisasi di BUMN merupakan keharusan, seperti yang sudah ditunjukkan Pertamina yang bersinergi dengan Telkom dalam melakukan digitalisasi SPBU. Digitalisasi menghasilkan transparansi, validitas data dan kemudahan pengambilan keputusan.

“Telkom mendapat sruput fee dengan mendigitalisasi SPBU Pertamina, dan Pertamina mendapat smart teknologi yang advance. Sinergi BUMN antara PLN dan Telkom juga diharapkan segera terwujud, sehingga akhirnya masyarakat diuntungkan, Telkom juga mendapat fee dan PLN bisa lebih transparan” ungkap politisi asal Sumatera Barat ini.

Lebih lanjut, Andre berharap adanya perhatian khusus dari PLN agar digitalisasi ini dapat segera terwujud, apalagi Menteri BUMN, Erick Thohir, telah memberikan arahan terkait percepatan digitalisasi BUMN pada 2020 lalu.

"Untuk itu, Kami akan meminta PLN menjelaskan secara lengkap tahapan digitalisasi ini dalam kesempatan pertama di Komisi VI DPR RI", tutur Andre.(*)

Artikel ini sebelumnya sudah tayang di laman Republika.com dengan judul "Komisi VI Nilai PLN Lambat dalam Digitalisasi".