Skip to main content

PKS Sebut Mahar Politik Konsekuensi Sistem

PKS
Bendera Partai Keadilan Sejahtera. (INT)


KABAR.NEWS, Jakarta - Sekretaris DPP PKS Bidang Polhukam Suhud Alynudin menilai mahar politik merupakan sebuah konsekuensi dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

 

Dimana, setiap warga negara dapat memilih langsung pemimpinnya. Akibat dari sistem itu, menurut Suhud, muncul biaya untuk membayar ongkos kampanye dan saksi pada pemungutan suara.

"Mahar politik itu artinya dia sebuah konsekuensi sistem. Kita seperti mencari ayam dan telur dulu. Kita bicara politik tanpa uang dalam sistem terbuka itu tak mungkin, walaupun bisa diminimalisasi," kata Suhud dalam sebuah diskusi di Jakarta, seperti dilansir Kompas.com, Sabtu (13/1/2018).

Hal ini disampaikan Suhud menanggapi pengakuan La Nyalla Mattalitti yang dimintai uang Rp40 Miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju pada Pilkada Jawa Timur.

 

Uang itu, lanjutnya, untuk keperluan pembiayaan saksi di tempat pemungutan suara. Suhud bahkan tak menampik jika biaya maju pada pilkada memang besar.

 

Meski tak bisa dihindari, menurut Suhud, biaya besar dari sistem pemilu langsung ini bisa diminimalisasi. Salah satunya dengan usulan untuk membatasi besaran biaya kampanye. Suhud mengklaim PKS mendukung usul ini.

 

Sayangnya, mayoritas parpol lain di parlemen tak mendukung. Sehingga, aturan ini gagal masuk dalam Undang-Undang Pemilu terbaru. "Saya senang gunakan istilah biaya politik wajar," katanya.

 

Meski demikian, Suhud mengatakan, biaya politik tinggi masih bisa ditekan. "Untuk biaya saksi, misalnya, hal tersebut tak dibebankan sepenuhnya kepada calon kepala daerah yang diusung. PKS juga meminta kader untuk berpartisipasi sehingga biaya politik bisa ditekan. Walaupun kalau dikalkulasi besar juga," tuturnya.