PKM Berlaku, Jam Malam di Makassar Diklaim Perlambat Kasus Covid-19

- Menurut hasil monitoring

PKM Berlaku, Jam Malam di Makassar Diklaim Perlambat Kasus Covid-19
Ilustrasi pandemi Covid-19. (KABAR.NEWS/Arya)






KABAR.NEWS, Makassar - Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) resmi diterapkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), terhitung mulai Selasa (12/1/2021) hari ini. 


PKM menjadi pertimbangan penerapan jam malam yang diperlonggar hingga pukul 22.00 WITA. Sebelumnya, Pemkot Makassar memberlakukan jam malam dengan membatasi operasional Mal, Kafe, Restoran dan pelaku usaha lainnya hingga pukul 19.00 WITA.


"Kita menyampaikan surat edaran bahwa kita perlonggar sedikit sumber ekonomi yang bisa bergerak di malam bisa jalan sebagian. Tentu pembatasan jam 10 itu bisa kita batasi, kafe-kafe yang biasanya buka sampai jam 11 malam itu kita batasi sampai jam 10," ucap PJ Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin di Balai Kota Makassar, Selasa (12/1/2021). 


Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Tim Ahli Epidemiologi, Rudy memaparkan bahwa pemberlakuan jam malam selama dua pekan dinilai efektif dalam memperlambat penyebaran Covid-19. Kendati ia mengakui kebijakannya tersebut belum bisa menurunkan angka penularan Corona. 


"Kenapa kita lakukan, karena itu tadi, perimbangan yang terbaik, karena tim Epidemolog memberikan hasil monitoringnya bahwa kita berhasil, di dalam bagaimana memperlambat ini barang. Tapi belum menurunkan, sehingga kita liat sekarang kurvanya mulai landai," klaim Rudy.


Menurut Rudy, pembatasan operasional ekonomi hingga pukul 22.00 WITA ini sebagai langkah agar keterpurukan pemulihan ekonomi tidak terjadi sebagai dampaknya. 


"Kita ambil perimbangan ekonomi, ekonomi juga tidak terlalu tertekan. Tapi di satu sisi kita menjaga kelandaian ini dan berangsur turun dan tingkat kesembuhan yang smeakin tinggi," jelasnya.


Dengan pelonggaran aktivitas masyarakat ini, Rudy berharap pengetatan protokol kesehatan bisa dilakukan para pelaku usaha. Olehnya itu, pihaknya mengarahkan Satpol PP Kota Makassar agar bergerak menindaki pelanggar prokes.


"Jika ada kendala dalam penerapan protokol kesehatan dan butuh back up dari TNI-Polri maka Pak Kapolres dan Dandim sudah siap, bahkan di dalam surat edaran kami sampaikan bahwa bagian yang betul-betul nyata membahayakan Masyarakat kapan saja kita kenakan sanksi pidananya dan itu pak Kapolres 
sampaikan," tandas Rudy.


Penulis: Fitria Nugrah Madani/A