PKB Sinjai Nilai Muscab Serentak Ilegal, DPW dan DPP Dianggap Zalim

Desak musyawarah luar biasa

PKB Sinjai Nilai Muscab Serentak Ilegal, DPW dan DPP Dianggap Zalim
Amir Timbang dengan memperlihatkan SK Selaku Ketua DPC PKB Sinjai beserta SK PAC Sinjai. (KABAR.NEWS/ Syarif)






KABAR.NEWS, Sinjai - Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar serentak untuk 8 DPC di Kabupatem Wajo, Sulawesi Selatan, dianggap melanggar aturan. Penilaian itu datang dari kader PKB Kabupaten Sinjai, Muh. Amir Timbang. 


Amir Timbang yang dinon-aktifkan dari jabatan Ketua PKB Sinjai jelang musyawarah menilai, kegiatan zona 3 di Wajo sebagai Muscab "siluman". Salah satu klaimnya adalah ketua yang dipilih tidak melalui proses penjaringan.


"Hingga saat ini saya selaku Ketua PKB Sinjai periode 2017-2022 bersama dengan 9 Pimpinan Anak Cabang (PAC) di Sinjai menganggap bahwa hasil Muswil yang baru-baru ini digelar serentak di Wajo, itu ilegal atau Muswil Siluman," sesal Amir kepada KABAR.NEWS saat ditemui di kediamannya di Sinjai, Senin (19/4/2021).


Amir dan sejumlah DPC yang dipecat secara sepihak mendesak agar dilakukan Muktamar Luar Biasa (MLB) di tubuh PKB karena dinilai telah terjadi pelanggaran Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar Bali 2019, sehingga perlu dilakukan evaluasi melalui MLB.


"Ada pelanggaran AD/ART yang dibuat, yang mana dalam pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil), dan Musyawarah Cabang (Muscab) pemilihan ketua tidak berdasarkan penjaringan," tegas Amir.


Selain untuk DPC PKB Sinjai, Muscab Zona 3 di Wajo digelar untuk pengurus Kabupaten Bone, Soppeng, Sidrap, Enrekang, Pinrang dan Kota Pare-Pare serta tuan rumah Wajo.


Amir mengklaim bahwa dirinya adalah Ketua DPC PKB Kabupaten Sinjai yang sah, karena kepengurusannya nanti akan berakhir di 2022 berdasarkan surat keputusan (SK) DPP.


Bahkan Amir Timbang mengaku, keputusan sepihak yang dilakukan oleh DPW PKB Sulsel dan DPP itu dianggap telah melukai dan menzalimi banyak pengurus daerah, termasuk dirinya.


Amir Timbang yang telah 16 tahun menjabat sebagai Ketua DPC PKB Sinjai ini membeberkan bahwa tak sedikitpun dirinya bersama pengurus lainnya dilibatkan dalam Muswil itu.


"Tidak ada penyampaian, langsung menunjuk salah satu anggota DPRD Sinjai sebagai Ketua PKB Sinjai. Olehnya itu kami berpandangan perlu ada evaluasi atas pelanggaran AD/ART dan mendesak dilakukan MLB," tegasnya.


Desakan MLB juga datang dari Jeneponto


Hal senada juga disampaikan eks Ketua DPC PKB Kabupaten Jeneponto, Andi Mappatunru. melalui sambungan telepon, Mantan legislator ini mengeluhkan mekanisme pemilihan ketua DPC dan ketua DPW yang ditunjuk langsung oleh DPP PKB.


"Itu sangat tidak sesuai dengan khittah PKB saat didirikan. Menghilangkan demokrasi dalam pemilihan ketua DPC dan DPW," katanya.


Mappatunru mengaku bahwa dirinya sejak awal ingin mengajukan gugatan ke mahkamah partai, lantaran dipecat secara sepihak oleh Ketua DPW Sulsel Azhar Arsyad. Padahal, jabatannya sama dengan dengan Amir Timbang yaitu berakhir di 2022.


Menggugat ke mahkamah partai kemudian urung dilakukannya, karena para kader santer MLB dan dirinya bergabung untuk mendesak segera dilaksanakan.


"Yang mendukung dilaksanakan saya belum tahu pasti jumlahnya. Yang jelas lebih setengah dari 24 DPC di Sulsel. Kalau secara nasional, diperkirakan 10 DPW dan ratusan DPC," ungkapnya. 


Meski begitu, Dia mengaku bahwa pelaksanaan MLB untuk meluruskan AD/ART dan bukan mengganti Muhaimin dari posisi ketua umum.


Penulis: Syarif/A