Skip to main content

Pilwalkot Makassar Masuk Daftar Rawan Konflik Level Tertinggi

Pilwalkot Makassar Masuk Daftar Indeks Kerawanan Level Tertinggi
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. (KABAR.NEWS/Arya Wicaksana)

KABAR.NEWS, Makassar - Kota Makassar, Sulawesi Selatan, masuk dalam daftar rawan terjadinya konflik level tertinggi berdasarkan indeks kerawanan pemilu atau IKP Pilkada Serentak 2020 yang disusun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).


Dari dokumen IKP Pilkada Serentak 2020 yang diperoleh KABAR.NEWS, Selasa (25/2/2020), Pilwalkot Makassar menempati posisi ketiga level tertinggi atau berstatus level 6 dengan persentase 74.94 persen rawan. Di Sulsel, hanya Makassar yang masuk daftar IKP.


Baca juga: None Enjoy Wacana Paket dengan Danny, Tapi "Dimarahi" Erwin Aksa


Menurut IKP Pilkada Serentak 2020, dimensi konflik Pilwalkot Makassar mengarah pada ranah "Sosial Politik' yang melingkupi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara Pemilu (KPU/Bawaslu), otoritas penyelenggara negara (pemerintah) dan relasi kuasa tingkat lokal.


Indikator kerawanan dalam konteks sosial politik menurut IKP Pilkada 2020 tiga di antaranya adalah tidak netralnya ASN, pemberian uang/barang/jasa ke pemilih dan perubahan hasil rekapitulasi suara di tingkat desa/kecamatan.


Tak hanya pada dimensi sosial-politik, kerawanan Pilwalkot Makassar berdasar pemetaan IKP 2020 juga terkait dengan 'Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil'. Untuk dimensi ini Kota Daeng menempati urutan kedua dengan skor 76.19 persen atau level 6.


Menanggapi hasil IKP Pilkada Serentak 2020, Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad mengatakan, hasil IKP ini akan menjadi acuan bagi pihaknya untuk melakukan kegiatan dan tindakan pencegahan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memaksimalkan upaya pencegahan.


"Sehingga Hasil Pemetaan IKP ini, bukan bermaksud sekadar membuat ranking daerah rawan, tetapi pada hakikatnya untuk mengidentifikasi bentuk kerawanan yang mungkin terjadi dengan berkaca pada Pemilu dan Pilkada sebelumnya," ujar Saiful dalam keterangan tertulisnya, Selasa.


Baca juga: Bawaslu Ingatkan Bupati Torut Segara Lantik Kadis Dukcapil


Dijelaskan Saiful Jihad, Makassar yang dianggap daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi di Sulsel, bukan berarti daerah lain lebih aman.


"Karena semua daerah memilih potensi kerawanan yang mesti diantisipasi, mesti dilakukan tindakan pencegahan secara bersama-sama oleh semua pihak," tandasnya.


Menurut Bawaslu, penyusunan IKP Pilkada Serentak 2020 berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2016, pasal 228 huruf G serta berlandaskan Undang-undang nomor 7 tahun 2017, pasal 93 ayat 1 huruf a.


Penulis: Andi Frandi/B

 

loading...