Skip to main content

Pilkada Serentak 2020: Regulasi Netralitas ASN akan Diperketat

Pilkada Serentak 2020: Regulasi Netralitas ASN akan Diperketat
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperketat regulasi tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka Pilkada Serentak 2020.


Pengetatan aturan tersebut bakal dituangkan dalam Rancangan Peraturan Mendagri (Rapermendagri) Netralitas ASN dan akan dikoordinasikan dengan institusi terkait. Penguatan itu sebagai bentuk dukungan Kemendagri mensukseskan Pilkada 2020.


"Kemendagri posisinya kan memberikan dukungan, saya katakan kurang lebih ada 7 (tujuh) dukungan yang kita berikan, dari penyiapan DP4 hingga menggalang sinergitas antar lembaga," ujar Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik usai RDP di Ruang Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2019) dikutip dari laman resmi Kemendagri.


Penguatan netralitas ASN pada hajatan Pilkada dianggap penting. Pasalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada 990 lebih kasus dugaan netralitas ASN pada Pemilu 2019.


Saat ini, payung hukum netralitas ASN dalam politik masih bersandar pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Selain itu, ada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta sejumlah aturan lainnya.


Selain penguatan aturan netralitas ASN, Kemendagri akan mendukung penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu untuk persiapan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu atau DP4 Pilkada Serentak 2020.


"Pilkada Serentak 2020 akan diikuti 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Kami (Kementerian Dalam Negeri) akan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk mendukung Pelaksanaan Pilkada," tandas Akmal.