Skip to main content

Pilkada Ditunda, Pemkab Maros "Tambah" Derita Panwascam

Pilkada Ditunda, Pemkab Maros Tambah Derita Panwascam
Pelantikan Anggota Panwascam se-Kabupaten Maros pada 21 Desember 2019. (KABAR.NEWS/Fahrul)

KABAR.NEWS, Maros - Penundaan Pilkada serentak 2020 akibat pandemi Virus Corona atau Covid-19 tak hanya merugikan kandidat dan partai politik tapi juga dari pihak penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).


Ditundanya Pilkada 2020 menambah derita bagi Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejak  dilantik 21 Desember 2019, sampai saat ini honor atau hak mereka mereka belum dibayarkan.


Hak Panwascam se-Maros belum dibayarkan sebab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros hingga hari ini tak mencairkan anggaran hibah Daerah Pilkada 2020 untuk Bawaslu Maros dalam NPHD.


"Ini bukan hanya masalah wabah Covid -19 hingga tahapan Pemilu ditunda, namun Pemkab Maros memang belum pernah mencairkan anggaran Pilkada 2020 untuk Bawaslu dan KPU Maros. Sudah tiga bulan kami bekerja berdasarkan aturan yang ada namun honorarium dan oprasional kami belum pernah dibayarkan,” beber Alryansyah saah satu Anggota Panwascam Moncongloe, di Maros, Rabu (1/4/2020).


Baca juga: Pilkada Ditunda: Konstelasi Berubah, Wajah Baru Punya Asa


Bahkan, Alryansyah dan koleganya yang lain kemungkinan tak akan menikmati gaji sebagai Panwascam, apabila Pemkab Maros mengalihkan Anggaran Pilkada 2020 tersebut ke Penanganan dan Pencegahan Covid-19. Hal itu berdasarkan hasil antara RDP Komisi II DPR RI, Kemendagri dan penyelenggara Pemilu ditingkat Pusat.


"Kami berharap sebelum opsi pengalihan anggaran Pilkada 2020 tersebut diambil, agar hak-hak Pengawas Pemilu yang telah bekerja sebelumnya tetap dibayarkan terlebih dahulu. Karena ini adalah hak-hak kami sebagai Panwascam," ungkap mantan Ketua HMI Maros ini.


Panwascam Maros pun telah melayangkan pernyataan sikap yang ditujukan kepada Bawaslu, Pemkab, dan DRPD Maros. Mereka mendesak DPRD Maros untuk menjalankan fungsi control dalam membantu percepatan pencairan anggaran dana Hibah Pilkada agar Bawaslu bisa membayarkan honor mereka.


"Apabila permintaan kami ini tidak direalisasikan, dalam jangka waktu tiga hari atau sampai hari Jumat, maka kami atas nama Panwascam se-Kabupaten Maros yang telah dinonaktifkan sementara akan mengkonsolidasikan untuk melakukan aksi menuntut hak-hak kami sebagai Pengawas Pemilu yang telah bekerja selama tiga bulan atas perintah Undang-undang," tegasnya.


Baca juga: Pilkada Ditunda: Kubu DP Klaim Belum Bergerak Hingga Singgung NasDem


Sementara Ketua Bawaslu Maros Sufirman mengatakan, sejak penandatanganan NPHD pada 1 November 2019 sampai saat ini belum ada pencairan tahap awal untuk penyelenggara pemilu.


Maros adalah satu-satunya Kabupaten di Sulsel yang sampai saat ini belum mencairkan anggaran hibah Pilkada tahap I sebanyak 40 persen baik kepada Bawaslu maupun kepada KPU.


"Kalau persoalan kebenaran isi tuntutanya, iya faktanya memang begitu, sudah tiga bulan mereka bekerja belum dihonor karena memang anggaran hibah Pilkada 2020 dari Pemda ke Bawaslu dan KPU Kabupaten Maros belum dicairkan sampai sekarang padahal ini juga adalah perintah Permendagri 54 Tahun 2019," ungkapnya.


Penulis: Fahrul/B

 

Flower

 

loading...