PHRI Ancam Mogok Bayar Pajak, Rudy: Itu Bukan Solusi

Karena dana hibah pariwisata belum dicairkan

PHRI Ancam Mogok Bayar Pajak, Rudy: Itu Bukan Solusi
Demo Persatuan Pengusaha Hotel Indonesia di Kantor DPRD Makassar, Rabu (3/2/2021). (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)






KABAR.NEWS, Makassar - Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin tetap akan melobi Pemerintah Pusat untuk mencairkan dana hibah Pariwisata yang dialokasikan pada tahun 2020. Hal ini pun disesali karena harusnya mengawal mekanisme pencairan tersebut. 


"Namun kita tahu betul di satu sisi di dalam eksekusi anggaran hibah ini, ada mekanisme-mekanisme, saya sudah sampaikan tadi pak Anggiat, saya minta maaf sebagai pemerintah Kota Makassar," ujar Rudy di Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (3/2/2020). ((Baca juga: Dana Hibah Tak Kunjung Cair, PHRI Ancam Mogok Bayar Pajak)


Rudy juga merespons ancaman PHRI Sulsel mengenai mogok bayar pajak jika dana hibah tak kunjung dicairkan. Menurutnya, ancaman demikian dilontarkan sebagai bentuk keprihatinan. Sehingga ia tak setuju jika terdapat ancaman dan bukan sebagai solusi. 


"Kita tidak melihat itu ancaman, itu cuma ungkapan rasa keprihatinan. Kita harus respon, kita cari solusi enggak bisa sendiri-sendiri apalagi kalau menggunakan istilah ancaman-ancaman. Tidak pernah ada solusi yang baik dan berkesinambungan kalau solusi itu berbasis pada ancam," tuturnya.


Kendati demikian, Rudy mengatakan pihaknya telah menyepakati beberapa hal yang bersama PHRI Sulsel. Pemkot Makassar akan mengupayakan bersama untuk upaya deskresi Kementrian Keuangan (Kemenkeu). 


"Tetapi kita harus menghasilkan solusi berbasis kepala dingin, semua dengan tetap mengedepankan norma-norma etika dan regulasi-regulasi yang harus kita lalui untuk mencapai solusi tersebut. Ini kita tunggu dulu deskresi dari Kemenkeu," kata Rudy.

Rudy mengakui adanya keterlambatan dalam mekanisme pencairan oleh Dinas Pariwisata Makassar sehingga anggaran puluhan miliar itu tidak bisa dieksekusi sampai akhir tahun 2020. (Baca juga: Dewan Sebut Pemkot Makassar Bikin Mampus Industri Pariwisata)


Olehnya itu, ia tetap akan melobi Kementerian Pariwisata untuk mencairkan dana tersebut meskipun sinyal yang diberikan Pemerintah Pusat tak bisa dipindahkan ke anggaran tahun 2021


"Kita akan mengupayakan langkah yang masih bisa kita tempuh. Saya sudah sepakat tadi dengan Pak Anggiat (Ketua PHRI Sulsel), kita akan balas kembali surat dari Kementerian Pariwisata yang sebenarnya tersirat bahwa sudah tidak bisa dipindahkan ke 2021," paparnya.


Penulis: Fitria Nugrah Madani/A