Skip to main content

Perwali Lemah, Ombudsman Kota Makassar Harap Perda Demi Penguatan Eksistensi

ombusman

Ombudsman RI Twitter / Ist

 

KABAR.NEWS, Makassar - Dalam menangani isu-isu terkait pelayanan publik di Kota Makassar, Ombudsman Kota Makassar hadir sebagai satu-satu Ombudsman tingkat kota. Hal ini menjawab tantangan dan pernyataan bahwa sejauh mana peran Ombudsman tingkat kota, mengingat sudah ada perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulsel. 

 

Hal ini dijawab tegas oleh wakil ketua komisioner Ombudsman Kota Makassar, Muhammad Irwan bahwa Ombudsman Kota Makasssar berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 yang di dalamnya menyatakan dapat membentuk lembaga tingkat kabupaten/kota. 

 

Selain itu, melihat kompleksitas pelayanan publik di tingkat kota yang tidak semua tercover Ombudsman RI. "Lalu, realitasnya sekarang, persoalan-persoalan pelayanan publik di kota Makassar sendiri lebih ribet, ada 153 Kelurahan, dan 62 SKPD. Sedangkan Ombudsman Provinsi tidak cukup mengcover semua keluhan,” jelasnya, Rabu (16/10/2019). 

 

Selain itu, Ombudsman Kota Makassar secara hukum didasari oleh Peraturan Wali Kota(Perwali) Makassar No. 2 tahun 2019. Secara struktural, saat ini Ombudsman Kota Makassar di bawah nangungan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) sehingga dana operasionalnya juga masih bergantung dan bukan merupakan dana hibah. 

 

Menurut Irwan, Ombudsman Kota Makassar sendiri penting memiliki dasar hukum Perda (Peraturan Daerah) agar memiliki eksistensi yang kuat di pemerintah kota dan perannya dalam masyarakat. 

 

"Ya, sebenarnya itu perlu, soalnya Ombudsman Kota Makassar perlu independensi, baik pengawasan pun dana. Untuk urusan dibuatkan Perda, itu kewenangan Pemkot dan DPRD Kota Makassar jika merasa Ombudsman Kota Makassar ini merupakan kepentingan mendesak untuk publik dan Pemkot.", jelasnya. 

 

 

(Fitria Nugrah Madani/CP/A)

 

 

 

 

loading...