Skip to main content

Pertahankan WTP 7 Kali Berturut-turut, Pemkab Gowa Terima Penghargaan Menkeu

Nzn
Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni menerima piagam penghargaan kepada dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI. (Ist)

KABAR.NEWS, Gowa - Atas capaian Kabupaten Gowa dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut, mengantarkan Gowa mendapatkan piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.

Penghargaan yang berlangsung di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Kamis (20/9) kemarin diterima langsung Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaganni. 

Penghargaan ini merupakan capaian Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penyajian laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Pemerintah Kabupaten Gowa sanggup menyajikan laporan keuangan dengan meraih Opini WTP tanpa paragraf penjelasan atau WTP clean and clear ini atas dukungan dan kontribusi seluruh SKPD selaku pengguna anggaran dan entitas akuntansi serta seluruh stakeholders khususnya eksekutif dan legislatif serta masyarakat Kabupaten Gowa," kata Abd Karim Dania selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa.

Sementara, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, opini WTP tersebut adalah suatu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang semaksimal mungkin dilakukan oleh seluruh stakeholder dalam rangka untuk selalu mematuhi peraturan dan menjaga kehati-hatian, dan di dalam rangka proses akuntabilitas kepada masyarakat sehingga bisa memunculkan kepercayaan terhadap institusi publik terutama pemerintah pusat dan daerah.

"Hal ini menunjukkan bahwa semua pimpinan, para menteri, para pimpinan lembaga dan jajarannya, serta pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan juga dalam rangka untuk terus meningkatkan transparansi akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dan pertanggungjawaban keuangan publik," ungkap Menkeu.

  • Afrilian Cahaya Putri