Persekutuan Gereja Kritik Keras DPR Soal RUU Larangan Minol

Dinilai pakai pendekatan kekanak-kanakan

Persekutuan Gereja Kritik Keras DPR Soal RUU Larangan Minol
Ilustrasi minuman berkalkohol. (Unsplash)

KABAR.NEWS, Jakarta - Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol oleh DPR menuai kritik keras dari Ketua Umum Persekutuan Gereja di Indonesia, Gomar Gultom.


Menurut Gomar, pendekatan dalam RUU Larangan Minol ini cenderung bersifat kekanak-kanakan, karena hendak membatasi setiap orang untuk mengkonsumsi minol.


"Saya melihat pendekatan dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol ini sangat infantil, apa-apa dan sedikit-sedikit dilarang. Kapan kita mau dewasa dan bertanggung-jawab?" kata Gomar dalam keterangannya, Jumat (13/11/2020) seperti dikutip Tempo.


Gomar mengaku PGI telah menyampaikan pandangan ihwal RUU Larangan Minuman Beralkohol sejak tahun 2016. 


Gomar mengatakan saat ini negara-negara Arab, seperti Uni Emirat Arab, kini membebaskan minuman keras. Ia mempertanyakan mengapa Indonesia justru hendak membuat regulasi yang melarang minuman beralkohol.

Menurut Gomar, yang dibutuhkan saat ini ialah pengendalian, pengaturan, dan pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang konsisten. Hal ini pun sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300 dan 492 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019.


"Tidak semua hal harus diselesaikan dengan Undang-undang, apalagi dengan beragamnya tradisi dalam masyarakat Indonesia tentang minuman beralkohol ini," ujar Gomar.


Gomar melanjutkan, yang lebih penting adalah pembinaan serius oleh seluruh komponen masyarakat agar semakin dewasa dan bertanggung jawab. Pendekatan prohibitionist atau larangan buta seperti RUU Larangan Minol dinilainya tak menyelesaikan masalah penyalahgunaan minuman beralkohol.


"Janganlah sedikit-sedikit kita selalu hendak berlindung di bawah undang-undang dan otoritas negara dan dengan itu jadi abai terhadap tugas pembinaan umat," ucap dia.


Padahal di sisi lain, kata dia, ada banyak desakan dari masyarakat yang meminta DPR memprioritaskan RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Gomar mengingatkan RUU-RUU ini sangat mendesak karena menyangkut masalah maaalah struktural yang sulit diselesaikan tanpa sebuah regulasi yang berwibawa.


RUU Larangan Minuman Beralkohol diusulkan oleh 21 anggota DPR dari tiga fraksi, yakni Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Gerindra. Salah satu pengusul, Illiza Sa'aduddin Djamal beralasan RUU ini mendesak demi melindungi generasi bangsa dari penyalahgunaan minuman beralkohol.