Skip to main content

Perpres 63 Wajibkan MoU dan Publikasi Karya Ilmiah Gunakan Bahasa Indonesia

Perpres 63 Wajibkan MoU dan Publikasi Karya Ilmiah Gunakan Bahasa Indonesia
Presiden Joko Widodo. (Setkab/Jay)

KABAR.NEWS, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Salah satu yang diatur dalam Perpres ini adalah penggunaan Bahasa Indonesia dalam pidato Internasional.

 

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri,” bunyi Pasal 5 Perpres ini.


Baca juga: Pemerintah Bakal Persulit Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

Selain pidato resmi pejabat di forum-forum Internasional, Perpres Nomor 63 juga disebutkan Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional dalam seluruh jenjang pendidikan.


Tapi menurut Perpres ini, juga disebut bahwa Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat pada tahun pertama dan kedua untuk mendukung pembelajaran. Selain itu, Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.


"Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, pendidikan agama, dan mata pelajaran terkait dengan pendidikan kewarganegaraan pada lembaga pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus,” bunyi Pasal 24 ayat (2) Perpres ini.


Ihwal penandatanganan nota kesepahaman atau MoU, dalam Perpres ini disebut, pihak asing yang melakukan perjanjian dengan lembaga negara dan atau instansi pemerintah RI wajib menggunakan bahasa Indonesia.


Namun, pada Pasal 26 ayat (3) Perpres ini, nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan atau bahasa Inggris.


Baca juga: Indonesia Gandeng BelandaSoal Sawit dan Pendidikan Vokasi

Bahasa Indonesia, menurut Perpres ini, juga wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia, berupa: a. disertasi; b. tesis; c. skripsi; d. laporan tugas akhir; e. laporan penelitian; f. makalah; g. buku teks; h. buku referensi; i. prosiding; j. risalah forum ilmiah; k. jurnal ilmiah; dan/atau 1. karya ilmiah lain.


Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 30 September 2019.


Sumber: Setkab

 

loading...