Peringatan Walhi: Hutan Sulsel Bisa Habis akibat Tambang Nikel

Apalagi jika Indonesia ditarget jadi penghasil baterai

Peringatan Walhi: Hutan Sulsel Bisa Habis akibat Tambang Nikel
Ilustrasi kawasan pertambangan nikel. (Foto: Walhi)






KABAR.NEWS, Makassar - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) memberi peringatan kepada masyarakat atas ancaman kerusakan hutan di Pulau Sulawesi akibat ekspansi atau pembukaan area pertambangan nikel.


Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Selatan (Sulsel), Muh. Al-Amin mengatakan, perluasan tambang nikel di Sulawesi tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang membuka karpet merah untuk pengusaha. (Baca juga: Walhi Minta Atensi KPK Usut Dugaan Korupsi Makassar New Port)


Apalagi, kata Amin, target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai penghasil baterai terbesar di dunia berpotensi merusak bentang alam Sulawesi, khususnya Sulsel yang banyak mengandung nikel.


"Makanya kami Walhi di wilayah Sulawesi memberi sinyal dan alaram kepada masyarakat berada di kawasan hutan Sulawesi, untuk bersiap menghadapi tantangan besar ancaman kerusakan hutan karena ekspansi nikel segera masuk," ujar Amin dalam konferensi pers bersama via daring, Jumat (26/3/2021).


Berdasarkan kajian Walhi, luas kawasan yang betul-betul hutan di Sulsel kini hanya mencapai 1,3 juta hektar atau 25,5 persen dari total 2,6 juta hektare kawasan hutan yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.


Kondisi itu menurut Walhi menjadi alasan mengapa tanah longsor atau banjir sering terjadi di Sulsel, karena tutupan hutan sudah sangat berkurang atau daya tampungnya menurun akibat kerusakan.

11 perusahaan tambang nikel pemilik IUP/WIUPK di Sulsel. (Data: Walhi Sulsel)

Amin menyebut, dari sisa kawasan hutan di Sulsel tersebut, ratusan ribu hektar lainnya telah dikuasai oleh 11 perusahaan pertambangan dan hampir semua komoditas yang mereka incar adalah nikel. 


"Dari 11 perusahaan yang memiliki Izin usaha Pertambangan dan atau kontrak karya, luasannya mencapai 123 ribu hektar. Perusahaan yang paling banyak mengusai hutan Sulsel adalah PT. Vale Indonesia seluas kurang-lebih 93 ribu hektar," ungkap Amin. (Baca juga: Penambang Pasir Laut Spermonde Untung Miliaran, Nelayan Buntung)


"Kalau semua perusahaan ini beroperasi, maka Sulawesi Selatan akan kehilangan 123 ribu hektar hutan yang masih tersisa," tambah Amin.


Selain itu, Walhi juga menunjukkan dampak kerusakan alam yang ditimbulkan oleh pertambangan nikel di Sulsel. Salah satunya pendangkalan Danau Mahalona, di Luwu Timur akibat sedimen tambang nikel PT. Vale. 

"Saat musim hujan, saat sungai mengalami peningkatan debit air, maka aliran sungai membawa sedimentasi bekas tambang ke danau Mahalona. Pasir di danau ini sudah terpapar sedimen tambang. Ini fakta yang terjadi akibat pertambangan nikel," tandas Amin.


Maka dari itu, Walhi Regional Sulawesi mendesak pemerintah menyetop izin perluasan tambang nikel, selain merusak alam, juga berdampak secara sistemik terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan hutan.