Perda Covid-19 Diusulkan Pemkot Makassar Jadi Prioritas di 2021

Hal ini dinilai menjadi langkah penting untuk penegasan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar

Perda Covid-19 Diusulkan Pemkot Makassar Jadi Prioritas di 2021
Ket. Gambar: ilustrasi warga yang tak memakai masker (ist)  






KABAR.NEWS, MAKASSAR -- Keseriusan penanganan pandemi Covid-19 di kota Makassar dinilai perlu diwujudkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Hal ini dinilai menjadi langkah penting untuk penegasan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam penerapan protokol kesehatan kendati vaksinasi akan segera dilakukan. 

Hal ini diungkap Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan bahwa Perda tetap penting untuk diterbitkan demi mendukung langkah pencegahan Covid 19 selama ini seperti memakai masker.

"Ada rencana. Perda penting, untuk memantapkan pondasi kita dalam penerapan protokol kesehatan di new normal," ungkap Rudy, Kamis (7/1/2021).

Perda kata Rudy akan mendorong masyarakat untuk lebih disiplin lagi menerapkan protokol kesehatan. Terlebih dari segi sanksi Perda, menurutnya lebih kuat jika dibandingkan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang selama ini diterapkan pihaknya mb

"Sedangkan perda diperlukan pada saat kita sudah menemukan suatu track yang benar, bahwa menangani covid seperti ini, dan bagaimana pola hidup new normal sudah jelas. Itulah nanti kita tuangkan dalam perda," jelasnya.

Pihaknya berharap Perda bisa dibahas dan diterbitkan secepatnya. Mengingat perumusan Perda akan berproses lebih lama dibanding Perwali.

"Saya kira perda covid itu penting, tetapi itu membuat perda tidak segampang buat perwali. Pertama butuh waktu yg panjang, padahal kita butuh saat ini," tuturnya.

Sebelumnya, rancangan peraturan daerah (Ranperda) New Normal akhirnya disepakati diusul pada program legislasi daerah (Prolegda) 2021 bersama 25 Ranperda lainnya. 

Diketahui regulasi protokol Covid saat ini diatur lewat tiga perwali yaitu perwali Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19), Perwali 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) dan Perwali Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiataan Pernikahan, Resepsi dan Pertemuan di Kota Makassaar. 

Namun hingga saat ini, penerapan ketiga Perda tersebut dianggap memiliki dudukan hukum yang masih lemah olehnya perlu digodok ke Perda.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Dearah(Bapenperda)DPRD Makassar, Aswar mengatakan Perda Covid-19 akan menjadi ranperda prioritas untuk segera dibahas di tahun 2021."Dari 26 prolegda yang kita Bapenperda usulkan, Perda Covid-19 menjadi yang utama,"katanya.


Penulis Fitria Nugrah Madani/A