Pengangkatan Basir Bohari sebagai Pj Sekda Jeneponto Melabrak Aturan Presiden

*Diketahui berdasarkan Surat Sekprov Sulsel kepada Iksan Iskandar

Pengangkatan Basir Bohari sebagai Pj Sekda Jeneponto Melabrak Aturan Presiden
Penjabat Sekda Jeneponto Muh. Basir Bohari. (IST)






KABAR.NEWS, Jeneponto - Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Abdul Hayat Gani menyurati Bupati Kabupaten Jeneponto, Iksan Iskandar, karena dianggap melanggar aturan pengangkatan dan pelantikan penjabat sekretaris daerah (Pj Sekda).


Dalam suratnya bernomor 821.222/0679/BKD, Hayat Gani menyebut pengangkatan dan pelantikan Muhammad Basir Bohari sebagai Pj Sekda Jeneponto, dinilai melanggar aturan. Salah satunya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 tahun 2018.


Hayat Gani pada poin kelima suratnya menyebut bahwa Basir tidak memenuhi aturans sebagai seorang Pj Sekda, sesuai Pasal 6 Perpres tersebut. 


Pada poin C beleid itu digariskan bahwa calon Pj Sekda diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat, salah satunya berusia paling tinggi 1 tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.


Sementara, Iksan melantik Pj Sekda pada 14 Januari 2022, saat Basir berusia 53 tahun 3 bulan 14 hari. Artinya, Basir kelewat usia untuk menduduki jabatan itu.


"Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas dan memperhatikan kondisi aktual, maka Sdr. H. Muhammad Basir, SE, M.Si yang diangkat dan dilantik sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto pada usia 53 tahun 3 bulan 14 hari, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis Hayat Gani dalam suratnya, dilihat KABAR.NEWS, Minggu (23/1/2022).

Surat Sekprov Sulsel Abdul Hayat Gani kepada Bupati Iksan Iskandar. (Tangkapan layar)


Karena melanggar ketentuan pengangkatan Pj Sekda, Abdul Hayat dalam suratnya meminta Iksan Iskandar menugaskan Kepala BKPSDM Jeneponto dan atau Inspektorat untuk "menghadap" di Kantor Gubernur Sulsel.


Diketahui, Iksan melantik Basir untuk mengisi kekosongan jabatan sekda definitif pasca pensiunnya Syafruddin Nurdin sejak akhir tahun 2021. Pria berlatara dokter itu kini dilantik diangkat sebagai Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama Jeneponto.


Terpisah, Kepala Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Protpim) Jeneponto Mustaufiq menjelaskan, berdasarkan Perpres No 3 Tahun 2018 tentang penjabat sekda, Bupati memiliki kewenangan mengisi jabatan tersebut dengan alasan kebutuhan organisasi.


"Sambil menunggu pelaksanaan seleksi terbuka sekretaris daerah yang kosong, maka Bupati Jeneponto memiliki wewenang mengisi jabatan tersebut karena kebutuhan organisasi yang mendesak," jelas Mustaufiq dalam keterangan tertulisnya.


Menurut dia, penjabat sekda saat ini bertugas untuk segera melakukan proses administratif menuju pelaksanaan seleksi calon sekda. "Itu sudah menjadi komitmen pemerintah daerah," pungkasnya.


Penulis: Akbar Razak/B