Penganggaran Tak Logis, Jadi Alasan DPRD Makassar Tolak APBD-P
Ada 3 program proyek fisik dengan anggaran fantastis yang tetap dipaksakan oleh Pemkot Makassar
Azis Kuba 
KABAR.NEWS, MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar getol menolak Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Makassar untuk disahkan.
Ada 3 program proyek fisik dengan anggaran fantastis yang tetap dipaksakan oleh Pemkot Makassar untuk diparipurnakan menjadi alasan Badan Anggaran (Banggar) tidak melanjutkan pembahasan.
Juru Bicara Banggar DPRD Makassar, Mario David menyebutkan, secara teknis, ada tiga program fisik yang dianggap tidak masuk akal untuk tetap dilanjutkan di tengah kondisi Covid-19.
"Dimana warga Makassar sedang tertatih karena kehilangan pendapatan akibat bencana non-alam ini, sementara Pemkot memaksakan program yang tidak ada hubungannya dengan pemulihan ekonomi warganya," tandas legislator Nasdem itu di Kantor DPRD Makassar.
Misalnya, kata dia, Komisi C Bidang Pembangunan menemukan anggaran yang dialokasikan Pemkot Makassar untuk pembangunan pedesterian sebesar Rp127 Miliar di Jalan Metro Tanjung Bunga. Termasuk pembangunan lahan parkir di CPI yang diangarkan sebesar Rp33 Miliar.
Sementara Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan menemukan alokasi anggaran sebesar Rp60 Miliar untuk pengadaan konfektor (mobil sampah) sebanyak 20 unit. Per-unitnya diperkirakan akan memakai anggaran sebesar Rp3 Miliar."Padahal di APBD Pokok lalu ini sudah dianggarkan dan tidak sebesar ini. Anggarannya hanya Rp1 Miliar lebih, ini naik dua kali lipat," imbuhnya.
Koordinator Komisi D Bidang Kesra, Andi Nurhaldin Halid menilai, anggaran yang besar ini dengan total Rp128 Miliar, lebih berguna dan dibutuhkan masyarakat di tengah penyebaran Covid-19 yang belum melandai untuk menuntaskan dua pembangunan RS di Makassar. Yakni RS Batua dan RS Ujung Pandang Baru.
"Tetapi yang justru dilakukan Pemkot malah memaksakan kehendak yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid-19," katanya.
Legislator lainnya, Muhammad Nasir Rurung mengatakan, proyek pembangunan yang diusulkan Pemkot Makassar untuk dianggarkan di APBD Perubahan hanya akan menguntungkan kontraktor saja, untuk masyarakat kecil menengah tidak akan mendapat manfaatnya.
"Pedesterian, lahan parkir itu memang penting, tetapi dianggarkan diwaktu yang salah. Untuk siapa proyek itu, hanya orang yang punya mobil saja yang akan parkir disana," pungkasnya.
Penulis: RAHMA AMIN/A
