Pengadilan dan Polisi Beda Pendapat soal Jadwal Eksekusi Lahan di Pettarani Makassar

* Terungkap saat massa menduduki dua kantor instansi tersebut

Pengadilan dan Polisi Beda Pendapat soal Jadwal Eksekusi Lahan di Pettarani Makassar
Aksi unjuk rasa di depan Polrestabes Makassar mendesak pengawalan eksekusi lahan di Jalan AP Pettarani, Rabu (23/11/2022). (IST)






KABAR.NEWS, Makassar - Puluhan demonstran dari Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan (AMPK) berunjuk rasa di Pengadilan Negeri (PN) dan Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/11/2022).


Pendemo menuntut agar kasus sengketa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan AP. Pettrani, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, tepatnya shoroom Mazda, segera diproses.


Jenderal Lapangan AMPK, Danny mengatakan, eksekusi objek sengketa tersebut sudah tiga kali dibatalkan. Padahal, perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap.


Setelah berorasi, massa aksi kemudian diterima oleh Humas PN Makassar, Daeng Sibali dan Dodi Hendra. Keduanya mengaku ingin sekali melakukan eksekusi. Hanya saja, terkendala pengamanan dari polisi.


"Dalam perkara ini kami sangat sependapat pada kawan-kawan sekalian, kami di lapangan hanya membacakan hasil putusan PN Makassar selebihnya itu pihak pengamanan yang punya tanggung jawab," kata Sibali.


Dodi menambahkan, pihaknya sudah berulang kali menyurati pihak pengamanan agar supaya eksekusi ini segera dilakukan.


"Kami berharap tanggal 30 November ini bisa terlaksanakan," harap dia. 


Sementara, Ketua AMPK Kadri mengancam akan menurunkan massa lebih banyak lagi apabila eksekusi pada 30 November tidak terlaksana. 


Usai berdialog dengan pihak PN Makassar, massa aksi kemudian bertolak ke Polrestabes Makassar. Di sana, pendemo meminta penjelasan polisi terkait alasan pembatalan eksekusi. 


Aspirasi massa dijawab oleh Kabag OPS Polrestabes Makassar, AKBP Darminto. Dia beralasan bahwa pihaknya belum bisa bergerak dikarenakan bertepatan dengan Hari Korupsi dan Hari HAM se-dunia. 


"Kami sudah rapatkan kepada Kapolres terkait perkara eksekusi objek tersebut, namun laporan Intel menyarankan agar eksekusi tersebut diundur guna menjaga terjadinya konflik dan dikaitkan hari Korupsi dan Hari HAM," ujar AKBP Darminto.


Darmiyanto melanjukan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menyurati Pengadilan Negeri dan meminta agar eksekusi tersebut dilakukan pada 10 Desember 2022.


"Kami akan menyurati pihak PN Makassar terkait pembatalan eksekusi ojek pada tanggal 30 November 2022 dan kami akan meminta agar kiranya eksekusi dilaksanakan pada tanggal 10 ke atas, guna melaksanakan giat eksekusi objek tersebut," ucapnya.


Kabag Humas Polrestabes Makassar AKP Lando menambahkan bahwa eksekusi ini sudah pasti dilakukan. Sebab, perkara sengketa tanah ini memiliki dasar hukum yang kuat.


"Kami akan sesegera mungkin dan sudah pasti eksekusi lahan tersebut dikarenakan ini perkara sudah nyata dan sudah ada putusan dari PN. Pihak kami tak ingin mengambil langkah langkah yang salah dikarenakan pihak intelegen kami sudah menginfokan dampak yang bisa terjadi apabila eksekusi tetap dilaksanakan pada tanggal 30 November," pungkasnya.


Penulis: Akbar Razak/B