Skip to main content

Penerimaan P3K, Dewan Minta Pemkot Makassar Perhatikan Kemampuan APBD

Penerimaan P3K, Dewan Minta Pemkot Makassar Perhatikan Kemampuan APBD
Anggota Banggar DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara. (IST)

KABAR.NEWS, Makassar - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendapatkan jatah 442 orang untuk merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bidang pendidikan dan kesehatan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).


Baca juga: Jelang UNBK SMA, DPRD: Sulsel Kekurangan Komputer

Pemkot Makassar tetap menerima P3K, meski pengganjiannya harus ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Menanggapi itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Makassar, Abdi Asmara, menyarankan agar pemkot dan pemerintah pusat untuk saling bersinergi terkait kuota penerimaan P3K.


"Jangan sampai pusat memberikan kuota, kuota tanpa melihat kemampuan keuangan. Kan diatur aturan, kemampuan keuangan untuk penganggarannya terkait dengan P3K ini," kata Abdi, Senin (11/2/2019).


Legislator Fraksi Demokrat ini menyarankan agar penerimaan P3K tetap menunggu aturan regulasi dari pusat agar tidak menimbulkan kecemasan.


"Jangan sampai nantinya ini menjadi permasalahan. Ketika misalkan ada kuota dari pemerintah pusat untuk
penerimaan P3K ini, yah kita tidak anggarkan di APBD," imbuhnya.


Tidak hanya itu, Abdi mendukung pengajuan anggaran di APBD perubahan untuk penggajian P3K. "Saya sangat sepakat. Ini kan untuk peningkatan, dinikmati oleh masyarakat yang punya kemampuan untuk diangkat jadi P3K," jelasnya.


Baca juga: Anggota Kopassus Gadungan Diciduk Polisi di Pelabuhan Makassar

Ia juga menyarankan agar P3K tidak dikhususkan pada tenaga kesehatan dan guru, melainkan juga melibatkan tenaga-tenaga yang lain.


"Saya pegang data, ada sekitar 6000 tenaga kontrak pemkot yang berada di SKPD. Harusnya kan bukan
cuman itu," imbuhnya.


  • Ratih