Skip to main content

Pemprov-Kapolda Sepakati Anggaran Pengamanan Pilkada Sebesar Rp128 M

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menyalurkan dana hibah pengamanan pilkada kepada jajaran Polda. (KABAR.NEWS/Miftahul Khaeriyah)

KABAR.NEWS, Makassar - Pemerintah provinsi Sulsel menyerahkan anggaran pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sebesar Rp128 miliar termasuk bagian untuk Kodam XIV Hasanuddin sebesar Rp 6,5 miliar. 

Penyerahan dana hibah tersebut ditandatangani langsung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Sulsel, Irjen. Pol. Umar Septono melalui Nota Pemberian Hibah Daerah (NPHD) di kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Jumat (12/1/2018). 

Kapolda Sulsel, Irjen. Pol. Umar Septono menerangkan, angka tersebut berkurang dari anggaran yang diusulkan sebesar Rp220 miliar dan dinilai masih jauh dari angka ideal yang di butuhkan oleh Polda Sulsel. 

"Kalau masalah ideal, tentu belum ideal karena yang kita ajukan sebesar Rp 220 Miliar. Tapi kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) hanya di berikan kepada kita Rp 128 Miliar. Ini akan digunakan seoptimal mungkin untuk mengamankan pilkada serentak ini," bebernya.

Lebih jauh, menurutnya, pembagian anggaran tersebut telah dipetakan sesuai kebutuhan termasuk anggaran untuk makan dan anggaran saku. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwien Azis menerangkan, total anggaran yang dihibahkan tersebut telah melalui proses review dari Inspektorat Sulsel dimana proses pencairannya akan dilakukan secara bertahap.

"Ketersediaan dana di RKUD Pemprov juga belum cukup besar di triwulan pertama ini. Jadi sesuai kebutuhan yang sifatnya mendesak. Selain itu, anggarannya masih akan disesuaikan dengan kebutuhan di 12 daerah," bebernya.

Lebih jauh, Andi Arwien meyakini jika polda dan Kodam telah mengatur secara teknis dan sharing terkait anggatan tersebut dimana pemprov dinyatakan tidak akan ikut campur terkait teknis pembagian.

Diketahui, untuk membiayai Pilkada 2018, Pemprov telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp600 miliar. Terdiri dari KPU Rp378 miliar, Bawaslu Rp99 miliar dan pengamanan Rp128 miliar. 

  • Miftahul Khaeriyah