Skip to main content

Pemkot Lamban, PT Sinar Galesong Terus "Menari" di Atas Fasum Pasar Segar

PT Sinar Galesong "Menari" di Atas Fasum Pasar Segar Makassar
Suasana Pasar Segar di Jalan Pengayoman Makassar saat malam. Lahan dari kawasan ini merupakan fasilitas umum (fasum) milik Pemkot Makassar. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Makassar - Kegiatan komersialisasi lahan fasilitas umum (fasum) Pasar Segar (PS) yang berlokasi di Jalan Pengayoman, Makassar hingga saat ini berjalan lancar.


Lahan pasger yang merupakan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, sejak beberapa tahun dikomersilkan, dengan cara disewakan kepada para pedagang dan PT Sinar Galesong selaku pengelola terus "menari" meraup rupiah.


Ada banyak kejanggalan komersialisasi fasum tersebut, selain tidak mengantongi izin dalam aktivitasnya, pihak Pemkot Makassar seakan dibuat tidak berdaya dihadapan pihak pengelola, buktinya hingga sekarang  belum ada langkah tegas pemerintah untuk kembali mengambil fasum.


Baca juga: Kejati Sulsel Terjunkan Intelijen Usut Aroma Korupsi di Pasar Segar

Tim yang dibentuk Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengatasi persoalan sejauh ini belum membuahkan hasil. Tim ini dipimpin Asisten II, Sittiara Kinnang.


"Untuk sementara masih pemeriksaan dokumen, jadi disitu (area pasar segar) memang ada bagian milik pemerintah kota," ujar Iqbal Suhaeb kepada KABAR.NEWS belum lama ini.


Soal pajak yang diraup pihak pemkot dari kegiatan komersialisasi Pasger, hingga kini belum diketahui mengalir ke kantong siapa, pasalnya saat ditanya perihal itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Makassar, Irwan Adnan memilih bungkam. Sikap yang sama dengan Sittiara Kinnang saat ditanya soal perkembangan persoalan ini.


"Yang jadi masalah memang sekarang karena yang pemerintah kota punya (lahan) itu belum diserahkan secara resmi itu pihak pengembangnya. Tapi kedepan kita akan kembali berkomunikasi. Untuk masalah pajak kita serahkan ke penegak hukum," pungkasnya.


a

Lembaga Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi, melalui Kadir Wokanubun selaku direktur mensinyalir adanya dugaan pihak pemerintah yang memang sengaja melakukan pembiaran komersialisasi Pasger.


Pasalnya, saat pemerintah lagi gencar-gencarnya dalam melakukan pengembalian aset, lahan tersebut justru terkesan tidak tersentuh, spekulasi tentang adanya oknum yang melakukan konspirasi dengan mengambil keuntungan dari komersialisasi tanpa izin tersebut tentu merupakan hal wajar.

 

"Sejak awal kami menilai persoalan fasum-fasos pasar segar belum ditangani secara serius oleh pemkot, kami belum lihat ada perkembangan yang signifikan. Kami berharap KPK melakukan evaluasi ulang terkait penanganan fasum fasos pasar segar," ujar Kadir dihubungi Rabu (11/12/2019).


"Inikan persoalan pembiaran sejak awal oleh pemkot, saya menilai pemkot tidak berani mengambil sikap tegas. Nah, karena tidak ada ketegasan makanya berlarut larut ini persoalan," sambung Kadir.


Terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Fasruddin Rusli mengatakan, akan mengambil langkah pemanggilan terhadap PT Sinar Galesong, ia juga tidak menampik adanya penyimpangan dalam komersialisasi tersebut.


"Jelas ada kejanggalan, kami dari pihak dewan akan kembali melakukan peninjauan, kita juga panggil Sinar Galesong untuk membicarakan bagaimana tekhnisnya ini, apakan berlanjut atau dikembalikan ke Pemkot nanti kita lihat," ungkapnya belum lama ini.


Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA). Saat ditemui di ruangannya, ia menilai Pemkot Makassar seperti ragu-ragu dalam bertindak, Ara juga menyinggung tim yang dibentuk dalam mengusut persoalan ini.


Baca juga: Polda Lamban Limpahkan Perkara Dugaan Korupsi yang Libatkan Istri Wabup Bone

"Pemkot harus tegas soal pasar segar, memang itu fasum kok, cuma langkah pemkot ini bagaimana (dalam mengurus dan mengelolah aset). Kalau begitu ya pengembalian aja, apalagi kan konsul dengan KPK, itu (lokasi) gampang sekali ditau, ada petanya yang bisa jelaskan mana milik pemkot, ya kecuali memang kalau tidak mau dikerja baru susah," jelasnya.


Ia juga mengomentari sikap Dispenda yang terkesan tertutup dalam memaparkan pendapatan dari komersialisasi pasar segar, "Dispenda harus terbuka untuk PAD (pendapatan asli daerah) dari pasar segar, jangan tertutup," tutupnya.


Diberitakan sebelumnya, Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus), Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono mengaku siap menyelidiki adanya aroma korupsi dalam komersialisasi fasum pasar segar.


"Silahkan dilaporkan resmi ke SPKT sebagai dasar kita laksanakan penyelidikan dan proses selanjutnya termasuk siapa saja yang korup di sana," ujarnya, pada Senin (29/7/2019) lalu.


Andi Frandi/A

 

loading...