Pemkot Dianggap Keliru Soal Dana Parsial Revitalisasi Losari

Peneliti Senior Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Patria Artha (Pukat UPA), Bastian Lubis, menyoroti adanya proyek revitalisasi Pantai Losari. Seperti diketahui, rencana revitalisasi Pantai Losari terkendala pada anggaran. Proyek yang digadang-gadang akan menghabiskan Rp 20 Miliar itu tertuang dalam APBD Perubahan, namun ditolak oleh DPRD Makassar.

Pemkot Dianggap Keliru Soal Dana Parsial Revitalisasi Losari
Pantai Losari.(Dok. Kabarnews)

KABAR.NEWS, MAKASSAR - Peneliti Senior Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Patria Artha (Pukat UPA), Bastian Lubis, menyoroti adanya proyek revitalisasi Pantai Losari. Seperti diketahui, rencana revitalisasi Pantai Losari terkendala pada anggaran. Proyek yang digadang-gadang akan menghabiskan Rp 20 Miliar itu tertuang dalam APBD Perubahan, namun ditolak oleh DPRD Makassar.

Olehnya itu, Bastian mengatakan, anggaran yang akan digunakan namun tidak tercantum dalam APBD Pokok maupun APBD Perubahan dan kemudian membuat proyek baru, itu tidak boleh dipakai. 

"Pemkot Makassar sekarang kan berusaha meminta ke Depdagri agar proyek itu dijalankan, dan itu tidak boleh, meskipun melalui parsial. Dan itu juga harus izin dari pihak DPRD," kata Bastian, saat dihubungi, Jumat (30/10/2020). 

Meski demikian, Pemkot Makassar tetap bersikukuh merevitalisasi Pantai Losari karena dianggap sudah usang dan tak terawat lagi.  Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamluddin mengatakan, proyek tersebut sebagai salah satu kebutuhan daya tarik pariwisata dan investasi.

"Iya anggarannya sudah ada kok disiapkan, itu harus dijalankan, kita tinggal tunggu saja. Saya ingin menciptakan daya tarik pariwisata dan investasi," ucap Rudy. 

Anggaran revitalisasi Pantai Losari, kata Rudy, akan diparsialkan, sehingga untuk ke DPRD Makassar hanya sebatas pemberitahuan saja. Sehingga, tambahnya, proses selanjutnya Pemerintah Kota Makassar akan melaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus melakukan konsultasi.

"Jadi kalau kita parsialkan, berarti ke dewan itu cuma sebatas pemberitahuan saja, yang paling perlu adalah kita melaporkan dan konsultasikan ke Kemendagri. Dan ini adalah parsial 6," imbuhnya.

Kendati demikian, Bastian menyoroti Pemerintah Kota (Pemkot) salah kaprah soal surat parsial yang seharusnya dilakukan apabila ada kebutuhan mendesak. Hal tersebut seperti refocusing penanganan Covid-19, dan itu harus ada persetujuan dewan.

Meskipun Depertemen Dalam Negeri (Depdagri) memberi surat balasan, Bastian memastikan akan mengambang dan isinya tetap mengikuti aturan yang berlaku, sebab sampai ini lembaga kementerian itu belum pernah memberi izin secara detail dan bisa dilaksanakan.

"Kenapa ada surat parsial, karena disitu ada persetujuan dari dewan. Ini pemkot salah kaprah soal itu, apalagi proyek revitalisasi pantai losari tidak ada dalam APBD, apanya yang mau di parsialkan," pungkasnya.

Penulis: Fitria Nugrah Madani/B