Pemkab Jeneponto Respon Aksi Boikot Produk Prancis

Dibahas Dalam Agenda Coffe Morning

Pemkab Jeneponto Respon Aksi Boikot Produk Prancis
Sekertaris Daerah (Sekda) Jeneponto, Syafruddin Nurdin, saat ditemui di ruang kerjanya.(Kabar.News/Akbar Razak)






KABAR.NEWS, JENEPONTO - Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Jeneponto melakukan aksi unjukrasa sebagai bentuk kecaman terhadap pernyataan Presiden Prancis Macron yang dinilai telah menghina Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di seluruh dunia.

Aksi itu dipusatkan di Lapangan Passamaturukang, Kecamatan Binamu, pada Minggu (8/11/2020) kemarin. Para peserta saat itu terus mengumandangkan sholawat Nabi serta pekikan takbir. Tidak hanya itu, massa aksi juga menyerukan pemboikotan pruduk-produk yang berkaitan dengan Prancis.

Jenderal lapangan (Jendlap) aksi, Abdul Jalil mengatakan, pihaknya mengecam dan mengutuk keras pelaku penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi SAW.

Dirinya juga menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) Jeneponto untuk segera memboikot segala jenis produk Prancis dengan cara tidak menjual dan membeli.

"Kami mengecam pernytaan Macron yang telah menghina Nabi Muhammad SWA. Seluruh umat Islam dan pemerintah harus memboikot segaja jenis produk dari negara Prancis. Jangan membeli dan menjual produk negara tersebut," tandasnya saat berorasi.

Tuntutan para pendemo tersebut kemudian mendapat respon dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto. Sekertaris Daerah (Sekda) Jeneponto, Syafruddin Nurdin, mengatakan bahwa aspirasi dari warga tersebut telah diagendakan untuk dibahas dalam kegiatan Coffe Morning.

"Tadi telah diagendakan dan masuk dalam agenda pembahasan coffe morning atas tanggapan pemerintah dan hasilnya telah diserahkan ke Kesbangpol untuk dipelajari terlebih dahulu," ujarnya kepada Kabar.News di ruang kerjanya, Senin (9/11/2020).

Syafruddin juga menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh aksi solidaritas tersebut yang berlangsung damai."Pemerintah Jeneponto juga ikut memberikan apresiasi terhadap aksi itu. Perlu kita ketahui juga pemerintah secara keseluruhan melakukan pengecaman terhadap kondisi ini. Dan itu juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten 
Jeneponto," pungkasnya.


Penulis: Akbar Razak/B