Pemerintah Tolak Hasil KLB, Demokrat Sulsel akan Zikir dan Rangkul 4 Pembelot

Kader diminta tak bereuforia

Pemerintah Tolak Hasil KLB, Demokrat Sulsel akan Zikir dan Rangkul 4 Pembelot
Penandatanganan Akte Notaris DPD Partai Demokrat Sulsel beberapa waktu lalu. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)






KABAR.NEWS, Makassar - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Sulawesu Selatan (Sulsel), Selle KS Dalle mengaku bersyukur ditolaknya Partai Demokrat versi Moeldoko oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).


"Tentu kita bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah khususnya dan kepada semua pihak yang selama ini men-support dan mendukung eksistensi Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Mas AHY," ucap Selle saat dihubungi KABAR.NEWS, Rabu (31/3/2021).


Meski bersyukur atas putusan itu, Selle tak ingin terlalu berlebihan untuk merayakan kabar baik tersebut, apalagi baru-baru ini di Makassar terjadi insiden bom bunuh diri.


"Kita mengimbau kepada seluruh kader dan simpatisan agar dalam menyambut keputusan pemerintah terhadap penolakan KLB Deli Serdang tidak secara euforia atau berlebihan, bahkan kita di DPD besok kita rapat untuk mempersiapkan kegiatan mungkin jumat malam doa dan dzikir bersama," ucap Selle.


Terkait 4 DPC yang dipecat secara tidak hormat karena berkhianat ikut mendukung KLB Deli Serdang, Selle mengaku mendapatkan arahan dari DPP Demokrat untuk merangkul mereka kembali.


"Ada arahan dari DPP untuk mengajak dan membangun komunikasi kembali, siapa tahu mereka terlibat dalam proses KLB itu dia ditipu, dia merasa dibohongi atau merasa diintimidasi karena misalnya dengan berbagai macam alasan," beber Anggota DPRD Provinsi Sulsel ini.


"Kita diminta membuka ruang komunikasi dengan mereka, besok kami rapatkan karena yang namanya komunikasi saya kira sangat penting," sambungnya.


Adapun 4 DPC itu yakni Andi Insan Tanri (Ketua DPC Sidrap), Andi Haeruddin (Ketua Demokrat Kabupaten Barru), Andi Muhammad Ridha (Ketua Demokrat Kabupaten Pangkep) dan H Ikrar Ikhsan (Ketua Demokrat Takalar). 


Lebih lanjut dikatakan, Ketua Definitif 4 DPC yang dipecat tersebut telah digantikan oleh Pelaksana Tugas (Plt). Namun pihaknya mengaku telah memaafkan dan akan mencoba menjalin komunikasi dengan Ketua DPC Demokrat yang sebelumnya telah dipecat secara tidak hormat.


"Sudah (pengganti), kalau itu sudah ada PLT ditunjuk di DPC masing-masing mungkin, kita saling berkomunikasi, mungkin direhabilitasi dia punya status, kalau dia masih mau bersama kami di Demokrat," tandasnya.


Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly tidak mengesahkan Partai Demokrat kubu Moeldoko. 


Yasonna mengungkapkan pihakny tidak mengesahkan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang karena dinilai ada dokumen belum dilengkapi. Hal tersebut merupakan hasil verifikasi fisik dokumen. 


"Beberapa kelengkapan dokumen fisik yang dipersayaratkan belum dipenuhi," ujarnya saat jumpa pers virtual, Rabu (31/3/20210). 


Yasonna mengaku sejumlah dokumen belum dilengkapi seperti perwakilan kepengurusan tingkat DPC, DPD, dan tidak disertai surat mandat. Karena alasan tersebut, pemerintah menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.


"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021, ditolak," ujar Yasonna.


Penulis: Darsil Yahya/A