Pemerintah Butuh 1,3 juta ASN pada 2021, Terbanyak Formasi Guru

Jumlahnya bisa bertambah

Pemerintah Butuh 1,3 juta ASN pada 2021, Terbanyak Formasi Guru
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara saat upacara bendera. (Foto: Kemenpan RB)






KABAR.NEWS, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan merekrut 1,3 juta orang aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan jumlah kebutuhan formasi untuk tahun 2021.


Jumlah kebutuhan formasi ASN tersebut bisa bertambah, apabila ada kebijakan lain yang bersifat darurat dan dibutuhan pemerintah.


"Pemerintah sudah menentukan kebutuhan ASN secara total pada tahun 2021. Jika tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat, (kebutuhan) sejumlah sekitar 1,3 juta orang," kata Tjahjo dalam keterangannya seperti dikutip Kantor Berita Antara, Senin (1/3/2021).


Tjahjo menyebutkan formasi kebutuhan ASN tersebut terdiri dari 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sekitar 189 ribu untuk pemerintah daerah, dan kurang lebih 83 ribu untuk instansi pemerintah pusat.


Formasi guru tersebut, lanjut Tjahjo, dilakukan melalui skema yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yakni PPPK di seluruh daerah.


"Program itu untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer," katanya.


Untuk bisa mengikuti Program Satu Juta Guru PPPK, tenaga pendidik harus sudah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Kemendikbud.


Selanjutnya, kebutuhan ASN di pemda sebanyak 189 ribu formasi tersebut di luar dari Program Satu Juta Guru PPPK inisiasi Kemendikbud. Formasi ASN untuk pemda tersebut terdiri atas 70.000 PPPK jabatan fungsional non-guru dan 119 ribu CPNS pegawai teknis.


Untuk keperluan instansi pemerintah pusat, Tjahjo menyebutkan terdapat 83.000 formasi dengan perincian 50 persen untuk PPPK dan 50 persen lainnya CPNS sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.


Persyaratan yang diperlukan dalam penerimaan tersebut, kata dia, akan ditentukan oleh setiap instansi sesuai dengan kualifikasi lowongan jabatan.


"Mengenai waktu pengumuman, itu akan dilakukan pada bulan Maret setelah pembagian untuk masing-masing instansi selesai," ujarnya.