Skip to main content

Pemerintah Bakal Persulit Penunggak Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah Bakal Persulit Penunggak Iuran BPJS Kesehatan
Ilustrasi BPJS Kesehatan. (KABAR.NEWS)

KABAR.NEWS, Jakarta - Beragam sanksi bakal menanti peserta BPJS Kesehatan yang terdata menunggak membayar iuran. Salah satu sanksi yang bakal diberikan adalah kesulitan memperoleh kredit bantuan dari Bank.


Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan sanksi bagi penunggak iuran bakal diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) yang tengah disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).


Baca juga: BPK Temukan Pengendapan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan Sebesar Rp2,5 T

"Soal sanksi, kami sedang siapkan proses teknis selanjutnya yang diatur dalam Inpres. Penyusunan ini dikoordinasikan oleh Kemenko PMK," ujar Fachmi di kantor Kementerian Konunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (7/10/2019) dikutip dari Tempo.


Selain kesulitan mengajukan kredit di ranah perbankan, kata Fachri, penunggak iuran BPJS Kesehatan juga akan kesulitan membuat dan atau memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) dan paspor.


Sementara, Kementerian Keuangan sebagai pihak yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencatat, sekitar 50 persen peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri penerima Jaminan Kesehatan Nasional saat ini menunggak iuran. Dari 32 juta total peserta mandiri yang ada saat ini, 16 juta di antaranya tercatat tidak tertib membayar premi.


Baca juga: 1,7 Juta PBI Minta Didata Ulang, Kadis Kesehatan: Yang Tidak Miskin Keluarkan!

"Jadi sampai saat ini masih 50 persen yang bayar. (Setengahnya) Dia mendaftar pada saat sakit dan setelah dapat layanan kesehatan dia berhenti tidak bayar premi lagi," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.


Mardiasmo mengatakan tunggakan peserta mandiri menyebabkan defisit yang ditanggung BPJS Kesehatan terus membengkak. Pada 2018, BPKP mencatat BPJS Kesehatan telah mengalami gagal bayar sebesar Rp9,1 triliun. Sedangkan tahun ini, defisit tersebut diduga akan mencapai angka Rp32,84 triliun.

 

loading...