Skip to main content

Pemerintah akan Hapus Tenaga Honorer Hingga PTT

Pemerintah akan Hapus Tenaga Honorer hingga PTT
Sejumlah tenaga honorer dan PNS saat mengikuti upacara di halaman Kantor Gubernur Provinsi Sulsel, Makassar, beberapa waktu yang lalu. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Jakarta - Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berencana akan menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan lainnya dari instansi pemerintahan.


Wacana ini digulirkan saat KemenPAN-RB dan BKN melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Gedung Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020). DPR dan pemerintah sepakat menghilangkan status tenaga honorer dari organisasi pemerintah.


Baca juga: Dukung Pansus Jiwasraya, Demokrat: Diduga Ada Keterlibatan Pihak Berkuasa

Penghapusan tenaga honorer hingga PTT dari instansi pemerintahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan ini hanya ada dua jenis status kepegawaian.


Yang pertama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo meminta kebijakan penghapusan tenaga honorer harus dilakukan secara bertahap.
 

"Penyesuaian terhadap jenis-jenis pegawai yang selama ini ada di beberapa lembaga negara, seperti di KPK dan Ombudsman, ada pegawai tetap yang sudah lama (bekerja). Bagaimana kebijakannya, apakah ada penyesuaian langsung menjadi PNS atau PPPK,” ujar Arif Wibowo dalam rapat dengan Kemenpan-RB dan BKN, dikutip dari Parlementaria.


Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak pemerintah mengakui bahwa dengan dikeluarkannya undang-undang ASN, memang hanya ada dua status pegawai pemerintah yaitu PNS dan PPPK. Dan keduanya adalah pegawai pemerintah.


Fleksibilitas untuk dua jenis pegawai ini memang berada di PPPK, karena bisa diatas usia yang dibutuhkan oleh organisasi. Di mana sesuai dengan keahliannya, diharapkan bisa mempercepat capaian atau raihan organisasi.


Saat ini instrumen untuk PPPK hampir semua bisa diselesaikan. Tidak lama lagi, rekrutmen PPPK sudah bisa dijalankan. Terkait pegawai-pegawai yang ada dilingkungan instansi seperti KPK, Ombudsman, untuk pengalihan status kepegawaiannya masih melihat beberapa persyaratan. Tidak bisa berlaku secara otomatis, tetapi akan ada penyesuaian sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang.


Baca juga: Pemuda Perakit Pesawat Asal Pinrang Diundang KSAU dan Hitam Putih Trans7

Pada kesempatan yang sama, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkapkan, khusus untuk pegawai KPK, proses pengalihan statusnya memang sedang berlangsung. Menurutnya, yang menjadi kendala yaitu ada pegawai KPK yang sebelumnya adalah PNS/Polri.

 

"Kemudian karena masuk KPK, mereka mengundurkan diri sebagai PNS/Polri, dan juga sudah menerima pensiun. Kalau mereka masuk kembali sebagai PNS atau Polri tentu tidak bisa. Hal inilah yang sedang dicarikan jalan keluarnya," kata Bima.


Selain membahas penghapusan tenaga honorer dan tenaga pegawai sejenisnya, rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kemenpan-RB dan BKN juga membahas persiapan tes SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

 

loading...