Pemekaran Dapil DPRD Makassar Untungkan Pemilih
* Merugikan caleg
Arya Wicaksana 
KABAR.NEWS, Makassar - Rencana penambahan atau pemekaran daerah pemilihan atau Dapil calon anggota legislatif Pemilu 2024 DPRD Kota Makassar, Sulawesi Selatan, disebut memberikan keuntungan secara politik kepada masyarakat atau pemilih.
Pernyataan ini disampaikan Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus, dalam forum bincang politik yang digelar Herald Indonesia di Warkop Daeng Anas, Jalan Faisal, Makassar, Sabtu (21/1/2023).
"Tambah banyak dapil semakin bagus bagi pemilih. Hal ini mendekatkan masyarakat dengan wakilnya di DPRD. Justru kalau dapil semakin besar dengan gabungan beberapa kecamatan, maka menjauhkan pemilih dengan wakilnya," ujar Nurmal Idrus.
Diketahui, penambahan dapil dari lima menjadi tujuh merupakan opsi ketiga yang ditawarkan KPU Makassar dalam penataan dapil Pemilu 2024. Opsi ini telah diserahkan ke KPU RI bersama dua opsi lainnya untuk diputuskan.
Dengan opsi ketiga, kecamatan-kecamatan besar seperti Biringkanaya dan Tamalate akan berdiri sendiri menjadi masing-masing satu dapil. Wacananya, dapil Biringkanaya memiliki jatah 7 kursi, sementara Tamalate 6 kursi di DPRD Makassar.
Begitu juga Kecamatan Manggala, dimekarkan menjadi satu dapil dengan jatah 5 kursi di DPRD. Pertimbangannya adalah faktor geografis serta aspek sosio-kultural masyarakat di kecamatan tersebut.
Selain itu, Kecamatan Tamalanrea dan Panakkukang bakal digabung menjadi satu dapil. Partai politik akan memperebutkan sebanyak 9 kursi dari penggabungan dapil ini.
Menurut Nurmal, tambahan tiga dapil yang menghimpun satu sampai dua kecamatan juga dapat mengatasi masalah teknis yang kerap dihadapi KPU pada setiap pemilu di Kota Daeng.
"Lima kecamatan selalu jadi masalah setiap pemilu. Selalu mau ada yang membakar kantor kecamatan. Pertama Rappocini, Biringkanaya, Tallo, Panakkukang dan Tamalate. Kecamatan Tallo misalnya, kalau rekapitulasi berakhir, kotak suara pasti dijemput pakai rantis brimob," jelas mantan Ketua KPU Makassar ini.
Nurmal berharap penataan Dapil Makassar bisa memihak kepada pemilih. Meski penambahan maupun pemekaran dapil tidak menyenangkan bagi partai. Hal ini juga tidak menambah kuota 50 kursi di DPRD Makassar.
"Opsi ketiga adalah yg terbaik kalau kita berbicara kualitas pemilu. Tapi tentu, yang dirugikan adalah caleg petahana atau partai. Kalau opsi ketiga, semua partai dan caleg harus merubah strateginya," tandas Nurmal.
Tunggu Keputusan KPU Pusat
Di tempat yang sama, Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar mengatakan, penataan dapil pada opsi ketiga mempertimbangkan tujuh asas. Satu di antaranya adalah asas kohesifitas seperti rencana penggabungan Kecamatan Panakkukang dan Tamalate.
"Kecamatan ini dilebur menjadi satu dapil karena berada dalam wilayah perkantoran dan pendidikan. Manggala di opsi tiga, kita pisahkan karena kecamatan besar. Manggala kita lihat, punya karakter sendiri, masyarakatnya lebih dekat dgn Maros dan Gowa," ujar Gunawan Mashar.
Mantan Ketua AJI Makassar ini menyebutkan, keputusan penataan dapil merupakan wewenang KPU pusat. Pihaknya hanya menyodorkan tiga opsi berdasarkan hasil uji publik dan forum diskusi terarah.
"Kenapa baru sekarang dibahas penataan dapil, karena KITA bekerja sesuai tahapan. Penataan dapil ini dilakukan sebelum tahap pencalonan difinalkan," pungkas Gunawan.
Diketahui, opsi satu penataan dapil berdasarkan Data Agregat Penduduk (DAK) dan opsi kedua berlandaskan naskah akademik 2017 yang menggabungkan Kecamatan Sangkkarang menjadi satu dapil bersama Kecamatan Ujung Pandang, Makassar dan Rappocini.
