Pembahasan Ranperda Molor Jika Kantor DPRD Makassar "Lockdown"

- Diputuskan hari ini

Pembahasan Ranperda Molor Jika Kantor DPRD Makassar "Lockdown"
Gedung DPRD Makassar. (Ilustrasi/KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)






KABAR.NEWS, Makassar - Pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) di DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, terancam molor jika kantor yang beralamat di Jalan AP Pettarani itu ditutup atau memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).


Kondisi ini menyusul sejumlah penghuni di gedung DPRD Makassar terkonfirmasi positif Covid-19 usai lawatannya di Bali akhir tahun lalu. Diperparah dengan wafatnya legislator PAN Makassar, Zaenal Daeng Beta. Tak hanya itu, kasus Covid-19 di Makassar juga terus mengalami lonjakan beberapa waktu terakhir.


Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Makassar, Azwar mengaku jik PPKM ditempuh, maka yang dikhawatirkan pembahasan ranperda yang tengah dibahas bakal terhambat.


"Tentu pasti terganggu apapun itu. Bukan cuman Ranperda, aktivitas (kedewanan) juga akan terganggu. Tetapi mau diapa, kalau urgensi karena kita tekan angka penyebaran covid, sekarang jadi klaster baru juga," terang Azwar saat dihubungi, Rabu (13/1/2021).


Kendati demikian, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan DPRD Kota Makassar tentunya punya siasat, agar pembahasan tersebut tetap berjalan.


Salah satunya, dengan menggelar rapat secara virtual, seumpama PPKM nantinya diberlakukan di gedung aspirasi rakyat. "Siasatnya sekwan menyediakan rapat virtual, rapat pengambilan secara virtual sah, kehadiran juga hadir jika diikuti rapat virtual," kata Anggota DPRD Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan itu.


Sementara itu, pembahasan Ranperda Covid-19 merupakan salah satu ranperda yang urgen saat ini. Hanya saja, kata Azwar, pihaknya masih menunggu draft dari Pemerintah Kota Makassar.


"Saya tunggu kabar masih menunggu drafnya dari pemkot. Kan kalau ada draftnya itu biasanya naskah akademiknya," pungkasnya.


Terpisah, Kasubag Humas DPRD Makassar, Taufiq Natsir saat dihubungi mengatakan keputusan gedung aspirasi rakyat tersebut akan dilockdown atau tidak, akan dibahas dalam rapat konsultasi pada 14 Januari hari ini.


"Kamis ini keputusannya dalam rapat konsultasi pimpinan. Apakah kita lockdown atau tidak," terang Taufiq saat dikonfirmasi.


Sementara itu Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Kota Makassar mengusulkan kepada Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo untuk isolasi selama 2 pekan. Nantinya, aktivitas bakal dilakukan secara virtual atau Work From Home (WFH).


"Kepada bapak dan ibu anggota dewan yang terhormat. Mulai hari ini, Komisi D akan mengusulkan ke pimpinan dewan untuk isolasi selama 14 hari ke depan terhitung mulai besok," demikian bunyi usulan tersebut yang disampaikan Ketua Komisi D DPRD Makassar, Wahab Tahir, pada Selasa (12/1).


"Jadi aktifitas kedewanan Komisi D dipindahkan secara online (daring) dan WFH. Demikian usulan saya mohon tanggapan dari bapak dan ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam," lanjutnya.


Penulis: Rahma Amin/B