Pekan Depan, Danny Copot Semua Ketua RT/RW dan LPM Makassar

Dianggap rentan konflik

Pekan Depan, Danny Copot Semua Ketua RT/RW dan LPM Makassar
Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan






KABAR.NEWS, Makassar - Wali Kota Makassar, Sulsel, Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto akan menonaktifkan seluruh Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) dan pengurus Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM).


Danny menegaskan memberhentikan seluruh Ketua RT/RW akan dilakukan pekan depan melalui surat keputusan (SK) wali kota.


"Semuanya. LPM, sama. Kita akan mereset secara bersamaan semua itu. Minggu depan, kita akan siapkan. Dan itu dipilih lagi, bukan SK lurah, langsung SK wali kota," tutur Danny di Kediamannya, Jalan Amirullah, Selasa (6/4/2021). 


Danny mengatakan hal ini dilakukan pada pemilihan RT/RW hingga tahun 2022. Olehnya itu, semua Ketua RT/RW dan LPM akan berstatus Pelaksana Tugas (Plt). 


"RT/RW ini kan tahun depan pemilihan, tapi sebelum tahun depan saya Demisioner kan dulu karena ada aturan baru yang saya bikin yang kemudian akan mem-plt kan dulu semua, baru nanti pemilihan 2022," paparnya.


Menurut Danny, Ketua RT/RW saat ini sangat rentan dengan konflik kepentingan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa RT/RW akan menilai kinerja lurah dalam komunitas Bassi Barania. 


"Karena ternyata kemarin ada kelemahan mendasar setelah di SK-kan lurah. Karena kenapa? Nanti kalau RT/RW masuk di Bassi Barania, nanti menilai kinerja lurah, jadi nanti ada konflik interest di situ," paparnya.


Termasuk kata Danny, bahkan sejumlah Lurah tak kooperatif mensukseskan program Makassar Recover. Bahkan diindikasi, Lurah menghasut lurah untuk menggagalkan Program Makassar Recover. 


"Kenyataannya sekarang, banyak lurah tidak mau mensukseskan makassar recover. Refocusing anggaran mereka tidak urus, banyak camat juga begitu, bahkan lurah ini menghasut RT RW untuk menggagalkan ini," keluh Danny.


Terkait insentif RT/RW yang dijabat Plt, Danny mengaku bahwa mantan PJ Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin tak menganggarkan insentif tersebut dalam APBD yang sudah disahkan. 


"Kebetulan tidak dianggarkan sama Pj kemarin (Rudy Djamaluddin, red), jadi tidak bisa tuntut saya, karena bukan saya yang tetapkan," pungkasnya


Penulis: Fitria Nugrah Madani/A