Skip to main content

Pedagang Mengaku "Dianiaya" Pihak Pengelola Pasar Sentral

Pedagang
Salah satu pedagang Pasar Sentral, Hj Suri  membawa baut ke Kantor DPRD Makassar.(Kabar,News/Frandi)

 

KABAR.NEWS, MAKASSAR - Pedagang Pasar Sentral atau New Makassar Mall mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, untuk mengadukan sikap pihak pengelola yakni PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) yang dinilai terus meresahkan pedagang.


Salah satu pedagang, Hj Suri mengaku bahwa pihak pengelola (MTIR) telah beberapa kali melakukan penyegelan lods miliknya dengan berbagai dalih. Intinya, kata Suri, MTIR terus meminta sejumlah uang atau pungutan.


Persoalan ini juga sebenarnya telah mendapat respon dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan melakukan peninjauan belum lama ini. Dalam kesempatan itu, pihak pemkot telah menginstruksikan kepada pengelola agar membuka segel lods milik Hj Suri, namun perintah tersebut tidak dilaksanakan.


"Mereka selalu minta uang, katanya pembayaran inilah itulah banyak sekali, saya merasa tidak tenang dan seperti dianiaya, tempat saya dirusak dan disegel. Pernah saya bawakan uang tapi tidak diterima, waktu datang pak walikota dia janji buka segelnya tapi pas pulang ternyata belum dibuka juga," tandasnya.


"Pak dewan tolong, saya dianiaya, dimana rasa kemanusiaannya ini pihak melati (MTIR), sudah kayak komunis, tempat saya mencari rezeki disegel pakai baut, pernah juga dilem dan segala macamlah," ungkap Suri, di hadapan anggota dewan, Rabu (9/10/2/19).


Persoalan di pasar sentral yang sudah berlangsung lama hingga saat ini belum mampu diselesaikan oleh pihak pemerintah, banyak kalangan yang menilai bahwa pemerintah lebih pro terhadap pengusaha (MTIR) dibanding rakyatnya sendiri.


H Rustam Nur Andi Patahana, selaku Ketua Harian Asosiasi Pedagang Sentral merasa kecewa dengan sikap pemerintah yang belum mendapatkan solusi atas persoalan ini. Ia berharap kepada anggota DPRD yang baru dilantik bisa kembali melakukan rapat dengan pendapat (RDP) bersama pihak pengelola, pedagang dan pemerintah.


"Kami harap ada RDP membahas ini dan mencari tahu apa sebenarnya permasalahan di pasar sentral, kenapa sampai berlarut-larut begini, padahal kan disana itu aset pemerintah yang dikelola swasta," ungkapnya.


Ia menjelaskan, sebelum pembangunan pasar sentral ditahun 1991 itu sebelumnya dibuat perjanjian bersama sebagai pedoman yang menjadi payung hukum ketika kelak muncul persoalan. Namun menurutnya perjanjian tersebut tidak diindahkan lagi dengan membuat pelbagai perjanjian lain yang hanya menguntungkan pengelola namun merugikan pedagang.


Di tahun 1994, lanjut Rustam, ada transaksi jual beli sehingga pedagang mempunyai alas hak berupa sertifikat hak milik atas rumah susun berdasarkan akte jual beli atau bukan lagi akte sewa.


Tragedi kebakaran hebat di Pasar Sentral yang menghanguskan sebagian besar lods pedagang beberapa tahun lalu bagi Rustam adalah merupakan investasi besar bagi pengusaha.


"Pihak MTIR yang telah membangun kembali tempat (lods) malah menjual kepada pedagang dengan harga fantastis, artinya apa, kalau dia menjual kan berarti kewajibannya dalam membangun bagaimana, padahal dia selaku pengelola sudah semestinya berkewajiban untuk itu jika kita kembali dalam perjanjian tadi," jelasnya.


"Ini juga yang menjadi penyebab pihak pengelola menyegel lods pedagang karena tidak membayar harga jual. Ingatki kalau yang punya aset itu pemkot, jadi kalau dijual kan berarti sama saja menjual aset daerah," sambungnya.


Menanggapi itu, Anggota DPRD Makassar, Fasruddin Rusli dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan para pedagang. Dalam waktu dekat, Pak Acil, sapaan akrabnya, rencanya akan turun meninjau situasi pasar sentral.

"Pasti kita akan lakukan RDP, di situ kita undang semua pihak, baik dari pemerintah kota, pedagang, dan pengelola, termasuk mantan wali kota (Danny Pomanto)," ujarnya.


•Andi Frandi/A

 

loading...