Pangerang Rahim Tekankan Kolaborasi Turunkan Kasus Stunting Parepare

* Kasus stunting di Parepare menurun 13 persen

Pangerang Rahim Tekankan Kolaborasi Turunkan Kasus Stunting Parepare






KABAR.NEWS, Parepare - Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menggelar Aksi 3 Rembuk Stunting tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Kota Parepare Tahun 2023.


Rembuk ini dibuka Wakil Wali Kota Parepare Pangerang Rahim yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Hotel Bukit Kenari, Parepare, Selasa (23/5/2023).


Pangerang Rahim dalam sambutan menekankan pentingnya kerja terintegrasi, kolaborasi lintas SKPD dalam upaya mempercepat penurunan stunting. 


"Kegiatan intevensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non pemerintah dan masyarakat," kata Pangerang. 


Pangerang mengemukakan, dalam kegiatan ini yang harus disampaikan yaitu program dan kegiatan penurunan stunting yang akan dilakukan pada tahun berjalan.

Karena itu, informasi hasil Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan juga akan menjadi bagian yang dibahas dalam Rembuk Stunting ini.


Pangerang mengungkapkan, dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14 persen pada 2024. 


Sementara  Parepare prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 sebesar 24,8 persen dan di tahun 2022 naik menjadi 27,1 persen.


"Untuk Kota Parepare berhasil menurunkan angka stunting sebanyak 13,79 persen di tahun 2022 menjadi 8,73 persen di pengukuran Februari tahun 2023," ungkap Pangerang. 

Di Parepare, menjadi Kelurahan Lokus pada 2023 adalah Kelurahan Lompoe, Lapadde, Bukit Harapan, Bukit Indah, Bumi Harapan. Dan di tahun 2024, Kelurahan Lapadde, Watang Soreang, Bukit Indah, Bukit Harapan, Ujung Lare, Watang Bacukiki, Lompoe. Empat Kelurahan di antaranya merupakan Lokus tahun 2023. 


"Intervensi kegiatan difokuskan di Kelurahan Lokus, tapi tidak tertutup kemungkinan jika anggaran SKPD mencukupi tetap melakukan intervensi di Kelurahan non Lokus," ujar Pangerang.


Namun Pangerang mengungkapkan, ada kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan intervensi yaitu belumnya terpenuhi total covegare baik untuk pendataan sasaran, maupun pemantauan pertumbuhan untuk sasaran balita 0-59 bulan. 


"Target yang ingin dicapai untuk cakupan balita yang ditimbang berat badannya atau partisipasi 
masyarakat yaitu 75 persen di tahun 2022 dan 80 persen di tahun 2023. Di Kota Parepare untuk partisipasi masyarakat masih sekitar 62,41 persen di tahun 2022 dan 55 persen di pengukuran Februari tahun 2023," ungkap Pangerang.


"Bisa disimpulkan hampir sebagian sasaran di Kota Parepare tidak melakukan kunjungan ke Posyandu mengakibatkan tidak terpantaunya pertumbuhan bayi balita tersebut," ingat Pangerang.


Karena itu, Pangerang mengingatkan, masalah ini harus diselesaikan secara konvergensi yang tidak hanya diselesaikan pada sektor kesehatan saja, tapi menjadi masalah multi sektoral. Pihak terkait harus berkolaborasi untuk mencapai kunjungan total coverage dari sasaran Balita.


"Harapan kami masalah yang ada di kota 
Parepare dalam hal partisipasi masyarakat 
menjadi perhatian khusus untuk lintas sektor 
untuk lebih ditingkatkan lagi dan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif dapat merata dan berkesinambungan di seluruh lintas sektor terkait," harap Pangerang. 


Di penghujung sambutan, Pangerang berharap, Rembuk Stunting ini bisa menjadi tonggak untuk lebih meningkatkan intervensi baik spesifik maupun intervensi sensitif ke depannya, dan Parepare lebih baik dalam intervensi percepatan penurunan stunting sehingga bisa mewujudkan Zero Stunting di tahun 2024.


Penulis: Arsyad/C