Skip to main content

Organisasi Difabel Minta IDI Tidak Gunakan Istilah Disabilitas Medis

idi
Logo Ikatan Dokter Indonesia. (INT)

 

KABAR.NEWS, Makassar - Sejumlah perwakilan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) atau difabel di Indonesia bersepakat merevisi Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 231 Tahun 2017.

 

Langkah ini menyusul munculnya penggunaan kata atau istilah 'disabilitas medis' yang dianggap berpotensi mendeskriminasi difabel dalam setiap event politik di Indonesia.

 

Istilah 'disabilitas medis' disebut pertama kali oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan, Misna M Attas, saat memberi keterangan kepada Wartawan usai pemeriksaan kesehatan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Sabtu (13/1/2018), di Private Care Centre (PCC) RSUP Wahidin Sudirohusodo, Makassar.

 

Manager Officer Pusat Pemilu Umum Akses (PPUA) Disabilitas April Kaisar mengatakan, rapat yang digelar di Jakarta, pada Kamis (18/1/2018) yang dihadiri 10 perwakilan OPD, sepakat mengajukan usulan revisi SK KPU Nomor 231 Tahun 2017, tentang Petunjuk Teknis standar kemampuan jasmani dan rohani, serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot.

 

April yang menjadi notulensi dalam pertemuan koalisi OPD itu, mengatakan, usulan revisi terhadap penerbitan SK KPU Nomor 231/2017 itu terdapat pada isi lampiran pada Bab III, III dan V.

"Jadi, kita tidak merundingkan semuanya, hanya kata-kata tertentu, seperti disabilitas medik, standar kemampuan untuk menjalankan tugas sehari-hari, itu kan tidak boleh terjadi. " kata April, dalam siaran pers Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Sabtu, (20/1/2018).  

Difabel Netra ini mengatakan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menjadi lembaga penafsir sehat jasmani dan rohani, tidak boleh mengintervensi kewenangan KPU dalam menentukan standar kemampuan seseorang saat menjalankan tugas.  

 

"Intinya, IDI hanya memberikan pernyataan atau keterangan mengenai bidang yang dia pegang yakni kesehatan. Mereka tidak boleh mengintervensi wewenang KPU. Dan ini masih sementara kami proses, " jelasnya.

 

Karena itu, lanjut dia, koalisi organisasasi penyandang disabilitas ini, akan memberikan masukan kepada IDI, bahwa tidak menggunakan kata-kata disabilitas medik. Apalagi, dalam SK KPU Nomor 231/2017 itu, tegas April, terdapat kalimat yang tidak enak dicerna, dan bisa dikatakan tidak manusiawi, mendiskreditkan para disabilitas.

 

"Jangan sekali-kali menganggap disabilitas itu sama dengan orang sakit, apalagi di situ ada beberapa kata yang sangat tidak enak dicerna, seperti disabilitas medis, disabilitas motorik, disabilitas sensorik. Itu kan sangat tidak bijak, atau pantas untuk saya bilang tidak manusiawi, karena sangat mendiskreditkan para kaum disabilitas," ungkapnya.

 

Meski demikian, kata dia, koalisi ini belum bisa mengeluarkan usulan revisi SK KPU Nomor 231/2017 secara rinci, karena pihaknya belum ada persetujuan dan kesepakatan bersama dalam koalisi, untuk tidak mempublikasikan. Namun, bukannya dirahasiakan. "Ini untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan," ungkap April.

 

Menurutnya, usulan revisi hingga siang tadi, masih terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan redaksi. Tapi pastinya, kata April, pihak KPU akan menerima PPUA Disabilitas dan organisasi koalisi disabilitas pada Senin (22/1/2018) di Media Center KPU RI.

 

"Itu hasil komunikasi kita melalui telepon saat rapat kamis lalu. Kita tunggu nanti, apakah KPU akan melakukan konferesni pers atau tidak," lanjutnya.

 

Dia juga berharap revisi SK itu segara dilakukan, mengingat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di 171 di provinsi, kabupaten dan kota pada  27 Juni 2018. "Di hal yang lain pada awal Februari sudah dilakukan penyerahan dokumen kandidat," katanya.

 

Dalam proses itu, menurut dia, ternyata revisi belum selesai. Sehingga, pihaknya meminta KPU tidak menggunakan standar intervensi yang diberikan oleh IDI. "Dalam hal ini yang disebut standar kemampuan menjalankan tugas, istilah disabilitas medis, supaya tidak dipakai," katanya.

 

Selain itu, lanjutnya, koalisi ini akan mencari waktu yang tepat untuk bertemu langsung dengan pihak IDI, untuk memberikan masukan agar tidak sekali-kali intervensi kepada KPU.

 

"Yang bisa berindikasi, diskriminasi terhadap para calon pemimpin daerah dari disabilitas, walaupun realitanya sangat tipis ada pemimpin dari disabilitas, tapi paling tidak hak kita bisa diakomodir oleh KPU," jelasnya.

 

Sementara, Ketua PerDIK Ishak Salim mengatakan, negara ini tidak bisa mengandalkan IDI sebagai satu-satunya penentu dalam memutuskan kemampuan seorang warga negara. Ataupun Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) yang menentukan 'waras' atau 'gila'-nya seseorang. Menurutnya yang mau diukur kemampuan jasmani dan rohani. Ia menegaskan lagi yakni; kemampuan.

 

"Jadi jangan cuma ganti istilah, tapi ubah juga tim penilainya. Masukkan institusi non-medik sebagai tim penyusun standar kemampuan dan juga tetap masukkan tim non-medik dalam penilaian kemampuan itu. Rezim medik mesti dikurangi perannya dalam hal ini, supaya standar kemampuannya tidak diskriminatif," tegasnya.

 

Sebelumnya, komisioner KPU Misna Attas yang pertama kali mempopulerkan di media ini mengakui bila, pengunaan kata disabilitas medis itu berasal dari bahasa dari IDI, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpsi sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan kesehatan para kandidat kepala daerah.
 

"Sebenarnya di sini penggunaan artian kata saja, kata disabilitas itu kan bahasa dari IDI, BNN dan HIMSI, saya tidak mau permasalahkan (kata disabilitas medis) itu lagi, di sini kita liat mampu atau tidaknya seseorang memimpin, biarpun orang cacat kalau dia mampu kenapa tidak," kata Misna.   

 

  • Ruslan