OPINI: Subsidi Bunga Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19

Tidak berubahnya suku bunga memberikan napas bagi ekonomi Indonesia.

OPINI: Subsidi Bunga Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19
Ilustrasi.






KABAR.NEWS - Pandemi Covid-19 merupakan pandemi terbesar dalam sepuluh tahun terakhir yang mampu mengguncang dunia. Berbagai aspek terdampak akibat pandemi ini, mulai dari pola hidup masyarakat hingga perekonomian dunia. Bahkan, pandemi ini mampu menyebabkan resesi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. 

Pada tanggal 5 November 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan secara resmi bahwa Indonesia mengalami resesi dikarenakan pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut yaitu -5,32 persen pada kuartal ke-II dan -3,49 persen pada kuartal ke-III. Resesi diakibatkan oleh perputaran roda perekonomian yang macet. 

Awalnya, produsen memproduksi barang dengan kuantitas yang relatif tetap namun hal ini tidak diimbangi dengan daya beli masyarakat yang menurun di masa pandemi. Terlebih lagi, adanya kebijakan pemerintah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengharuskan karyawan untuk melakukan Work From Home (WFH). 


Kebijakan tersebut sangat berdampak bagi beberapa sektor seperti transportasi, pariwisata, dan rumah makan. Akibatnya, sebagian besar pelaku usaha sektor tersebut harus memangkas jumlah pegawai dan menekan produktivitasnya agar tetap beroperasi di tengah pandemi. 

Menghadapi situasi saat ini, pemerintah telah berupaya agar perekonomian masyarakat tetap berjalan stabil. Hal ini semata-mata agar daya beli masyarakat meningkat dan roda perputaran ekonomi akan terus berputar. Mulai dari mempercepat penyerapan anggaran di pemerintahan, insentif perpajakan bagi para pelaku usaha, hingga bantuan subsidi bunga bagi pelaku UMKM. 

Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 seolah menjadi langkah awal pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi. Hal yang menjadi salah satu poin perhatian dari UU tersebut adalah mengenai pemberian subsidi bunga/subsidi margin bagi pelaku UMKM. 

Hal ini dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020. Apakah pemberian subsidi bunga bagi UMKM sudah menjadi langkah yang tepat bagi pemerintah untuk membantu keberlangsungan pelaku UMKM? Mengingat UMKM merupakan pelaku ekonomi yang sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID-19.

UMKM sebagai pelaku usaha memiliki kontribusi yang sangat penting dalam perekonomian negara. UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi, membuka peluang usaha baru serta memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan Gross Domestic Product (GDP) negara. 

Bahkan UMKM menjadi penyelamat perekonomian negara saat terjadinya krisis keuangan tahun 1998. Keberlangsungan UMKM tidak luput dari pendanaan usahanya. Salah satu sumber pendanaan UMKM yaitu melalui pinjaman baik dari lembaga penyaluran kredit pemerintah maupun perbankan dengan suku bunga efektif sekitar 6 hingga 7 persen per tahun. 

Pandemi COVID-19 memberi dampak yang luar biasa bagi pelaku usaha UMKM. Banyak usaha UMKM yang terpaksa gulung tikar karena omset yang menurun drastis sedangkan harga bahan baku cenderung naik akibat kelangkaan. Sejumlah UMKM menggunakan barang impor sebagai bahan baku usahanya. Namun, beberapa negara pemasok melakukan pembatasan ekspor selama pandemi yang mengakibatkan pasokan bahan baku menurun. 

Kondisi ini makin diperparah dengan adanya utang usaha dari pendanaan dimana UMKM harus tetap membayar bunga setiap bulannya sedangkan omset yang diperoleh cenderung lebih kecil daripada bunga yang harus dibayarkan. Melihat situasi ini, pemerintah pun tergerak untuk memberikan bantuan berupa subsidi bunga / subsidi margin kepada UMKM. 

Pemberian subsidi bunga / subsidi margin bertujuan untuk meringankan beban UMKM sehingga mampu menjaga keberlangsungan usahanya dan mendukung pergerakan roda perekonomian negara. Subsidi bunga akan diberikan kepada 60,66 juta rekening penerima bantuan yang memenuhi persyaratan dengan besaran yang berbeda-beda selama 6 bulan. 

Realisasi subsidi bunga UMKM hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp7,82 triliun yang diberikan kepada 19,1 juta debitur. Subsidi ini akan diperpanjang pada tahun anggaran 2021. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Rapat Koordinasi (rakor) virtual Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021 pada tanggal 28 Desember 2020, menyebutkan bahwa akan ada penambahan anggaran subsidi bunga KUR 2021 sebesar Rp7,6 triliun. 

Berdasarkan hasil survei BRI Micro & SME Index (BMSI) per Q3 2020 yang melibatkan 3.000 responden dari 33 provinsi mencatat, 58,2% pelaku usaha mikro mendapat dampak signifikan atas stimulus subsidi bunga pinjaman untuk menjaga roda bisnisnya tetap berjalan normal. Serta 11,8% pelaku usaha mikro dan kecil yang operasional bisnisnya bisa meningkat setelah mendapat subsidi bunga dari pemerintah. Saat ini, perekonomian UMKM perlahan mulai bangkit. 

Ditambah dengan perpanjangan subsidi bunga UMKM, diharapkan perekonomian UMKM akan semakin membaik bahkan lebih baik dari sebelum pandemi Covid-19 agar dapat menyelamatkan Indonesia dari resesi yang berkelanjutan.

Penulis: Nuralfiyah Muis