OPINI: Politik Basa-Basi

Oleh: Muh Gazali Syariful S.H

OPINI: Politik Basa-Basi
Muh Gazali Syariful S.H (Alumni UIN Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara)

Oleh: Muh Gazali Syariful S.H (Alumni UIN Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara)


Sejumlah daerah di Indonesia akan melangsungkan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. 

Pemilu ini dilakukan berbeda dengan sebelumnya karena kondisi negara saat ini yang boleh dikatakan terpuruk disebabkan kehadiran Coronavirus Disease atau Covid-19 sebagai pandemi yang begitu menggorogoti masyarakat bahkan sampai pada keuangan negara.

Perhelatan pemilu nantinya diharapkan melahirkan sosok pemimpin yang punya kompotensi dalam memimpin, bukan hanya berdasar pada jualan narasi kosong dan kemampuan materi bagi calon atau terjebak dalam politik pragmatis. Sebab penentuan akan pemulihan baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dapat berlangsung jikalau berada pada tangan yang tepat.

Untuk merefleksi mengenai sistem demokrasi, hakekatnya berorientasi pada kehendak rakyat secara penuh, sebagai konsekuensi atas dasar kebebasan ada ditangan rakyat. Kepentingan yang paling utama adalah kebaikan publik dengan penuh kesadaran untuk mensejahterakan, karena semua yang ada di alam Indonesia diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat ..

Untuk mencapai keadaan yang baik dengan maksud kesejahteraan rakyat, maka lahirlah dinamika politik sebagai jalan untuk sampai pada kebijakan yang pro atas rakyat. Politik merupakan kendaraan bagi wakil-wakil rakyat yang diamanahkan untuk mengawal dan mengeluarkan suatu kebijakan dalam sebuah negara. Politik dalam buku 4 Esai Etika Politik yang ditulis oleh F. Budi Hardiman, dkk. Menerangkan bahwa politik mengikhtiarkan optimalnya kehidupan bersama sehingga aktualisasi diri dan fungsi optimal individu dapat berlangsung serta pencapaian kebahagiaan dapat dilakukan.

Demokrasi meniscayakan panggung pemilihan umum sebagai langkah dalam menentukan wakil rakyat yang secara langsung dipilih oleh rakyat, dengan maksud untuk mewakili suara dan aspirasi rakyat. Amanah yang lahir adalah memperjuangkan kepentingan banyak ..

Bukan melahirkan tindakan yang menyalahi amanah rakyat, perilaku yang berkembang saat ini bagi sebagian para elit hanyalah kepentingan invidual dengan mengraup keuntungan yang besar demi kepuasan hewaninya. Suara-suara kebenaran menjadi sumbang tak berarah, ia hanyalah celoteh yang tak bernilai baginya. Yang penting adalah memanfaatkan panggungnya untuk kepuasan pribadi ..

Relasinya hanya berorientasi pada komoditas ekonomi "Untung-Rugi", Setiap kebijakan yang keluar hanya mengacu pada ketentuan ekonomi. Bukan berdasar pada kepentingan masyarakat untuk mensejahterakannya. Uang negara yang sebagaimana peruntukkannya untuk rakyat, kehilangan tujuannya. Selaras dengan pandangan Joseph Schumpeter yang mengatakan Ketika politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat, namun, yang terjadi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri.

Cita-cita para pendahulu untuk lepas dari penjajahan itu terkhianati, Dasar Negara pun tidak lagi menjadi prinsip. Sebagaimana dalam ketentuan Mukaddimah UUD, kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia. Hal ini selaras dalam buku Sayid Hasan Islami yang berjudul Politik Khomeini : Wajah Etika Islam, Politik bermakna menjamin kepentingan-kepentingan manusia dan membimbing masyarakat serta menunjukkan jalan kemaslahatan kepada mereka. Dengan kata lain, politik berorientasi pada kerja untuk kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat, Bukan sejahtera bagi segelintir orang yang punya peran sebagai penguasa ..

Indonesia hari ini hanyalah sebuah negara yang kaya tapi tak mampu menikmatinya bagi keseluruhan masyarakat, yang ada dinikmati oleh sekelompok komoditas kecil elit politik. Ego sektroal para elit menghancurkan mimpi masyarakat untuk berkembang dan sejahtera dalam tanggungan negara lewat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kekuasaan ..

Masalah demi masalah lahir sebagai konsekuensi dari ketidakberdayaan masyarakat dalam bertahan hidup, mulai dari peningkatan data kemiskinan sampai kepada meningkatnya angka putus sekolah karena kekurangan biaya. Dimana para elit berperan dalam mengatasi ini? Apakah program yang dicanangkan dengan segudang harapan rakyat itu hanyalah sebagai narasi jualan elektabilitas?

Selaras dalam buku Niccolo Machiavelli, Sang Penguasa. Berpandangan dalam realitas politik sebagai fundamental dari kehidupan politik, bahwa rakyat banyak gampang dibohongi dan dimanipulasi dukungannya lewat penampilan-penampilan sang penguasa secara menarik dan persuasif; rakyat hanya membutuhkan ilusi-ilusi uang kuat dan sangat mudah diyakinkan dengan apa yang mereka lihat dan saksikan secara langsung.

Realitas jualan narasi atas program hanyalah bungkusan basa-basi dalam mempengaruhi masyarakat dalam memuluskan untuk menjadi penguasa sebagai wakil dari rakyat. Kesemuanya telah didesain sedemikian rupa untuk terlihat sederhana dipahami namun berdampak luas bagi masyarakat. Tidak lain bertujuan untuk mendapatkan popularitas dan elektabilitas yang meningkat sebagai sosok yang didambakan masyarakat sebagai wakil yang akan berjuang atas masyarakat umum ..

Indonesia krisis moral dan karakter, namun konsentrasinya adalah mulai lapisan elit politik sampai kepada pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan! Sebab, harapan dan cita-cita masyarakat telah diamanahkan kepada mereka untuk bekerja sesuai porsinya. Dengan moral dan karakter kuat atas amanah tersebut akan membawa sedikit harapan bagi terciptanya kesejahteraan sosial ..

Bukan hanya menjual narasi yang amat baik untuk dicerna namun kekosongan rohnya, karena hanya dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat demi pemuasan hasrat pribadi dalam meraup keuntungan dalam kekuasaannya ..

Dalam masa pandemi ini, jangan tergiur dengan jual-beli suara oknum yang mencederai demokrasi demi mencapai keinginan dalam berkuasa. Sebab, hal ini tidak lagi berdasar pada kualitas dan kuantitas dari pemimpin namun hanya berbasis pada kekuatan modal. Sehingga berbagai program dan kinerjanya tidak maksimal karena ada kecenderungan untuk mengembalikan modalnya sebagai ongkos politik ..

Penentuan pemimpin (penguasa) tentunya berdampak jangka panjang dalam menyemai kesejahteraan, bukan hanya saat pemilu saja dengan melegalkan politik pragmatis. Mari bekerja secara sadar untuk keseluruhan masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki program yang rasional, memiliki integritas yang kuat, serta mampu bertanggung jawab atas program yang dicanangkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat ..                    

Referensi :
*_4 Esai Etika Politik, F. Budi Hardiman, dkk._
*_Joseph Schumpeter._
*_Politik Khomeini : Wajah Etika Islam, Sayid Hasan Islami._
*_Sang Penguasa, Niccolo Machiavelli._ 


*Semua tulisan Opini yang diterbitkan oleh Kabar.News sepenuhnya tanggungjawab penulis...