Nurdin Abdullah: Tak Ada Sanksi Pidana yang Tolak Divaksin

- Berbeda dengan pernyataan Wamenkum HAM

Nurdin Abdullah: Tak Ada Sanksi Pidana yang Tolak Divaksin
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. (KABAR.NEWS/Darsil Yahya)






KABAR.NEWS, Makassar - Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menegaskan tidak ada sanksi terhadap setiap orang yang menolak atau tidak ingin disuntik vaksin Covid-19.


"Tidak ada sanksi pidana (bagi masyarakat), itu sudah dijelaskan pemerintah tapi saya ingin juga jelaskan kepada kita semua (masyarakat) bahwa niat baik pemerintah untuk mengadakan vaksin ini tujuannya satu, melindungi masyarakat," kata Nurdin Abdullah di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) atau RS Dadi Makassar, Kamis (14/1/2021). (Lihat juga: Kriteria Orang yang Tak Bisa Disuntik Vaksin Covid-19)


Namun, Nurdin meyakinkan masyarakat bahwa vaksin Covid-19 asal China, Sinovac aman untuk digunakan serta apa yang dilakukan oleh pemerintah, semata-mata semua demi kebaikan masyarakat.


"Saya yakin tidak ada pemerintahan yang mau merusak masyarakat. Oleh karena itu, mari kita vaksin karena kita ini adalah masyarakat yang berbangsa dan bernegara kami (masyarakat) punya pemerintah, yah kita itu pemerintah niat baik bapak presiden untuk mengadakan vaksin itu sebuah kesyukuran kita," jelasnya.


"Begitu cepat beliau (Jokowi) melangkah supaya kita bisa terlindungi dengan cepat, kita lihat kasus akhir-akhir ini terus menanjak naik. Solusinya apa? Vaksin. Makanya pemerintah terus mendorong cepat vaksin ini dilakukan," sambungnya. (Lihat juga: Istri Positif Covid-19 Jadi Sebab Nurdin Abdullah Batal Divaksin)


Olehnya itu, NA akronim Nurdin Abdullah mengimbau kepada seluruh masyarakat Sulsel agar tidak percaya isu-isu negatif terkait vaksin Covid-19 dan meyakinkan bahwa vaksin Sinovac ini aman dan halal digunakan. Apalagi sudah ada fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). 


"Jadi kalau saya seluruh masyarakat mendengar dan melihat, membaca informasi resmi pemerintah. Tadikan sudah dilakukan (Vaksin) Insya Allah mudah-mudahan tidak ada masalah karena majelis ulama (MUI) juga telah memberikan fatwa bahwa vaksin ini halal," tuturnya. 

Pernyataan Nurdin Abdullah berbeda dengan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy Hiariej. Dalam sebuah webinar, dia menjelaskan vaksinasi saat ini merupakan sebuah kewajiban bagi rakyat Indonesia.


Alasannya, sesuai dengan yang tercantum dalam UUD 1945 dan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, masyarakat selain mendapatkan hak terjaminnya kesehatan juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan serta meningkatkan derajat kesehatan pribadi dan masyarakat setinggi-tingginya.


Maka karena menjadi sebuah kewajiban, seperti yang tertuang dalam Pasal 93 UU No. 6/2018 tentang Darurat Kesehatan, ada hukuman penjara dan atau denda bagi yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.


"Jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa dikenakan sanksi. Bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya," ungkap Eddy dikutip dari Bisnis, Kamis (14/1/2021).


Penulis: Darsil Yahya/A