Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Bui dan Denda Rp500 Juta

JPU KPK juga memberikan hukuman tambahan pencabutan hak politik kepada Nurdin Abdullah.

Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Bui dan Denda Rp500 Juta
Sidang Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah secara hybrid di PN Tipikor Makassar, Senin (15/11/2021).












KABAR.NEWS, Makassar - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Nurdin Abdullah dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan penjara. Amar tuntutan 787 halaman tersebut dibacakan JPU KPK saat sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, Senin (15/11/2021).

JPU KPK, Zaenal Abidin mengatakan terdakwa Nurdin Abdullah secara sah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi sebagai penyelenggara. Selama persidangan berjalan, JPU KPK telah memeriksa 75 orang saksi termasuk terpidana Agung Sucipto, dan terdakwa Edy Rahmat.

Berdasarkan fakta persidangan, kata Zaenal, Nurdin melanggar Pasal 12 huruf a (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Selain itu, Nurdin Abdullah juga dituntut Pasal 12 B ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

"Menyatakan terdakwa Nurdin Abdullah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurdin Abdullah dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan penjara," ujarnya.

Selain itu, JPU KPK memberikan pidana tambahan kepada Nurdin Abdullah mengembalikan uang sebesar Rp3,187 miliar dan SGD 350 ribu yang diduga dari gratifikasi yang diterima sejumlah Rp7 miliar. Tak hanya itu, JPU KPK juga menuntut pencabutan hak politik Nurdin Abdullah selama lima tahun setelah menjalani hukuman.

"Hukuman tambahan pencabutan hak dipilih selama 5 tahun," ucapnya.