Nakes Keluhkan Oknum BKPSDM Jeneponto Diduga Minta Duit "Pelicin" Kenaikan Pangkat

KABAR.NEWS, Jeneponto - Sejumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, mengeluhkan adanya dugaan pungutan liar  pelayanan administrasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jeneponto. 

Seorang nakes yang namanya tak ingin disebut mengaku, dimintai duit Rp500 ribu oleh oknum pegawai BKPSDM Jeneponto. Permintaan tersebut sebagai pelicin agar kenaikan pangk segera selesai tanpa harus melampirkan sertifikat vaksin Covid-19.

Diketahui, Pemkab Jeneponto mewajibkan pejabat dan  ASN yang hendak mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penerbitan surat keterangan, pengesahan administrasi kepegawaian, itu harus melampirkan surat keterangan vaksin Covid-19.

"Jadi kami dimintai sejumlah uang administrasi sebanyak Rp500 ribu oleh salah satu oknum yang bekerja di BKD di bidang mutasi," ujar nakes kepada wartawan, Rabu (25/8/2021).

Ia juga mengaku jika pungli yang dimintai oleh oknum tersebut sangat memberatkan bagi dirinya dan rekan - rekan sejawatnya.

"Kami sangat keberatan apa yang telah diminta oleh oknum tersebut karena setahu saya, pelayanan adminitrasi kepegawaian di BKD tak dipungut biaya sepersen pun, namun kenyataannya seperti ini," jelasnya.

Ditanya siapa oknum tersebut, ia justru memilih untuk merahasiakannya lantaran takut jika SK-nya itu nantinya bakal ditahan. Dia hanya mengungkapkan permintaan pelicin disampaikan pekan lalu.

"Jadi kami dimintai sejumlah uang agar proses administrasi ini cepat selesai alias jalan tol dan terima beres saja (kata oknum itu)," bebernya.

Selain ASN nakes, oknum BKPSDM Jeneponto itu juga diduga meminta uang kepada sejumlah ASN yang bekerja di instansi lain.

"Saat berada di ruangan tersebut saya juga melihat ASN dari instansi lain dimintai uang dengan nominal yang sama. Mungkin tak ingin ribet, makanya ASN itu memenuhi keinginan oknum tersebut," tandasnya.

Terpisah, Kepala BKPSDM Jeneponto Basir Bohari  meminta nakes yang maupun awak media untuk membeberkan identitas oknum di kantornya yang meminta duit pelicin.

"Di mana, coba tunjukkan, jangan hanya berita saja, buktikan jika ada pungli dari mana dan siapa ASN di BKPSDM. Dan saya tidak tahu soal itu karena saya akan lebih bersyukur apabila bisa dibuktikan soal pungli itu," ujarnya kepada wartawan.

Basir Bohari bahkan bersikeras ingin mengetahui indentitas oknum tersebut. "Sebutkan oknum itu. Siapa yang diberi dan siapa yang memberi," singkatnya.

Ia pun menampik jika tidak ada bawahannya yang melakukan pungli.

"Saya tidak pernah tahu, tidak ada pejabat barangkali yang berbuat begitu dan jika bisa dibuktikan maka saya akan mengeluarkan oknum yang meminta pungutan itu," bantah dia.

Basir Bohari menegaskan jika ada salah satu oknum yang terbukti ada yang berbuat seperti itu, maka ia tak segan-segan untuk mengeluarkannya dari badan BKPSDM.

"Jika ada yang terbukti maka saya akan menindak secara tegas  mengeluarkan dan memindahkannya asal terbukti. Siapa itu mengurus apa, siapa yang diberi dan siapa yang memberi, kapan, dimana dan berapa," tegasnya.

Olehnya itu, jika benar-benar bisa dibuktikan maka ada pegawai BKPSDM meminta biaya pengurusan adminsitrasi kepangkatan, ia tak segan akan melaporkan hal ini ke pihak Inspektorat untuk ditindak lanjuti.

"Buktikan siapa memberi dan siapa yang diberikan. Jika pengakuannya jelas dan bisa menunjukkan oknum itu nanti dikeluarkan dari BKD dan harus pindah dari BKD. Namun, harus membuat surat pernyataan. Apabila itu benar maka inspektorat akan turun untuk membuktikan, dan saya akan laporkan ke inspektorat guna mempertumakan kedua belah pihak," pungkasnya.

Penulis: Akbar Razak/A