Nadiem akan Angkat 1 Juta Guru Honorer Menjadi PPPK

Pada tahun 2021

Nadiem akan Angkat 1 Juta Guru Honorer Menjadi PPPK
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. (Dok. Kemendikbud)












KABAR.NEWS, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) telah menyiapkan satu  juta formasi untuk mengangkat guru berstatus honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)


Hal itu diungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, saat kunjungan kerja ke Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, Rabu (11/11/2020). Kata Nadiem, pengangkatan   guru honorer menjadi PPPK akan dilakukan pada tahun 2021.


"Kapasitas formasinya cukup banyak untuk guru honorer sampai satu juta formasi," ujar Nadiem dikutip dari Kantor Berita Antara, Kamis (12/11/2020).

Baca juga: Kenalkan Amel-Naila, Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMPN 6 Makassar yang Baru

Dia menjelaskan formasi PPPK tersebut dari daerah. Namun, permasalahannya pemerintah daerah baru menyiapkan sekitar 200.000 formasi. Padahal, kebutuhannya lebih dari jumlah tersebut.

"Oleh karena itu, kami meminta agar daerah benar-benar menyiapkan berapa kebutuhannya. Kepala sekolah juga perlu mendorong kepala dinasnya, sampaikan berapa kebutuhannya," katanya.


Dia menambahkan hal itu merupakan kesempatan bagi guru honorer di daerah 3T agar bisa diangkat menjadi PPPK. Pengangkatan tersebut akan dimulai pada 2021 dengan mekanisme seleksi yang berkeadilan.


"Pada 2021 merupakan tahun pertama, kita memberikan kesempatan yang adil bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK dengan seleksi yang adil, transparan," tuturnya.

Baca juga:Gandeng KNPI, Forum Osis dan MHG Sukses Gelar Lomba Islami Gandeng KNPI, Forum Osis dan MHG Sukses Gelar Lomba Islami


Dia berharap hal itu dapat menjadi kesempatan bagi guru honorer untuk bisa mengabdi sebagai PPPK.


"Untuk guru-guru honorer yang sudah bergaji Upah Minimum Regional (UMR) menahan diri dulu. Kita fokus membenahi kesejahteraan guru honorer yang masih digaji Rp200 ribu, namun kerjanya sama 
dengan yang digaji UMR dan PNS," ujarnya.