Skip to main content

Misteri "Surat Kaleng" di Balik Skorsing Mahasiswa UMI

SURAT KALENG
Ilustrasi surat kaleng. (KABAR.NEWS/Andi Mulawarman)

 

KABAR.NEWS, Makassar - Riuh suara menggema lantang di tengah guyuran hujan. Belasan mahasiswa fakultas hukum menggelar aksi di depan gedung Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Jalan Urip Sumhardjo, Makassar, Kamis (1/3/2018).

 

Ada dua tuntutan dalam aksi. Pertama, menuntut transparansi anggaran. Kedua, melibatkan mahasiswa dalam mengambil kebijakan kampus. Namun sehari setelah aksi, Jumat (2/3) Dekan FH UMI Muhammad Syarif Nuh mengesahkan Surat Keputusan Skorsing terhadap dua mahasiswanya.

aksi mahasiswa

Ratusan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Fakultas Hukum UMI. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

 

Fikram Maulana - angkatan 2014 dan Andi Fajar Gusnawan - angkatan 2015, diskorsing dua semester (satu tahun). Keduanya baru menerima SK Skorsing pada Kamis (8/3), setelah disebut melakukan aksi di kali kedua dan ketiga dengan melibatkan mahasiswa dari kampus lain.

 

Surat berupa fotocopy-an itu, tertera nomor surat yang sama, yakni; 192/A.25 FH-UMI/III/2018. Menurut Dekan Muh Syarif Nuh, perbuatan mereka masuk dalam kategori pelanggaran akademik sedang.

 

Dalam buku Panduan Akademik Sistem dan Informasi Akademik Terpadu UMI, pada Bab VIII (8) terkait Pelanggaran Akademik, Pasal 52, Ayat 1, terbagi tiga kategori pelanggaran akademik, yakni pelanggaran akademik ringan, sedang dan berat.

 

Dalam ayat 3 menjelaskan, pelanggaran akademik sedang adalah tindakan atau pelanggaran yang bersifat administratif, seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan berkas-berkas administrasi akademik dan perusakan sarana atau prasarana milik UMI.

 

Sementara di ayat 2 menyebut; pelanggaran akademik ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar tata tertib kampus Islami. Adapun sanksi untuk kategori pelanggaran ringan dalam poin a; berupa teguran lisan, teguran tertulis I, II dan III.

 

Kendati dua mahasiswa yang diskorsing tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 (Pelanggaran sedang: Pemalsuan tanda tangan, pemalsuan berkas-berkas administrasi akademik dan perusakan sarana atau prasarana milik UMI).

 

Namun argumen Dekan dan Wakil Rektor III Ahmad Gani, berpegang pada aksi yang dilakukan mahasiswa sebanyak tiga kali. "Aksi tiga kali dan melibatkan mahasiswa dari luar. Itu pelanggaran berat,".

 

Menurut Fikram Maulana, legalitas SK Skorsing perlu dipertanyakan keabsahannya. Karena SK yang berupa fotocopy-an, terdapat nomor SK yang sama yakni, 192/A.25 FH-UMI/III/2018.


BACA JUGA:


"Setahu saya, ada surat bersifat kolektif dan individu. Kalau surat kolektif dalam satu surat, satu nomor, nama bisa lebih dari satu. Tapi yang kami terima per orang. Individu. Satu surat, satu nama, satu nomor yang mesti berbeda dengan surat yang satunya. Setahu saya dalam keadministrasian begitu. Tapi ini malah sama," bebernya.

 

Menanggapi hal itu, Dekan FH UMI Muhammad Syarif Nuh kepada KABAR.NEWS, Kamis (22/3) mengatakan, soal nomor surat yang sama, secara administrasi itu sama saja. "Itu sebenarnya bisa satu nomor dua nama dan dua surat. Karena pelanggarannya sama. Itu menurut kita. Jadi intinya sama," tegas Syarif Nuh.

 

"Dalam kasus ini dua orang diskorsing. Karena pelanggarannya sama. Dan kita boleh bikin satu nomor dengan dua surat. Itu sama. Boleh juga satu nomor, satu surat, dua (nama) di dalam. Kalau menurut anda bagaimana, itu terserah. Jadi ini pelanggaran sedang," tambah dia.

 

Syarif Nuh menyarankan kepada mahasiswa untuk membaca peraturan akademik. Karena mahasiswa yang turun aksi masuk sanksi sedang. Apalagi aksi dilakukan sebanyak tiga kali dan melibatkan mahasiswa dari luar.

 

"Di peraturan akademik ada itu. Karena fakta di lapangan, dia turun demo. Itu menganggu ketertiban perkuliahan. Dia melakukan pelanggaran sedang dan sanksinya bisa 1 semester, bisa 2 semester. Itu dibaca di peraturan akademik. Sementara yang mereka maksudkan itu peraturan kemahasiswaan," terangnya.

 

Syarif Nuh mengaku sudah tiga kali mengadakan pertemuan dengan mereka. Pertemuan pertama sewaktu mahasiswa menggelar aksi pada 1 Maret 2018. "Mereka kita panggil. Kita bilang janganlah demo-demo, karena ini menganggu pelaksanaan perkuliahan. Hari kedua kita panggil lagi, karena mereka tidak puas setelah sudah dijelaskan oleh WD III (Wakil Dekan) saya di hari pertama kemarin," ungkapnya.

 

"Di ruangan saya paparkan lagi, kalau ada keluhan seperti ini dinda, coba dibuka forum seperti ini. Jadi saat itu kita panggil semua perwakilan mahasiswa di lapangan. Mereka bilang oh iya pak, lebih baik kita buka forum dari pada demo-demo," katanya.


BACA JUGA


Di hari ketiga, lanjut Syarif Nuh, mahasiswa demo lagi. Tapi yang menggelar demo saat itu, bukan mahasiswanya, seperti yang dipanggil di hari kedua. Dan saat itu, 9 perwakilan mahasiswa, hanya 1 yang tidak hadir saat di hari kedua.

 

"Jadi kita lakukan pertemuan di aula saat itu. Setelah diberikan penjelasan, mereka maklumi. Tapi di hari ke empat, mereka demo lagi. Padahal kita sudah dua kali berikan peringatan. Makanya saya skorsing. Memang keterlaluan ini mahasiswa kalau begini modelnya," tukasnya.

 

Senada dengan Dekan, WR III Ahmad Gani menuturkan, kesamaan nomor dalam dua SK tidak masalah. "Kebetulan saya sudah dapat surat tebusannya. Jadi kalau dikatakan tidak sah, perlu dipelajari. Aturan administrasi terkait apa yang menyebut itu (SK Skorsing) tidak sah, " jelasnya.

misteri surat kaleng

Dekan Fakultas Hukum UMI DR H Muhammad Syarif Nuh (kanan) bersama WR III UMI bidang kemahasiswaan Prof Dr Achmad Gani (kiri) saat menggelar Jumpa Pers terkait Skorsing dua orang Mahasiswa Fakultas Hukum UMI di Aula FH UMI  Makassar, Senin(12/3/2018) (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

 

Adapun alasan dan penegasan di balik SK Skorsing yang dikeluarkan pihak fakultas, berikut kutipan hasil wawancara KABAR.NEWS dengan Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar, Muhammad Syarif Nuh dan Wakil Rektor III Ahmad Gani via Telepon dalam waktu bersamaan :


KABAR.NEWS: Apakah SK Skorsing berpacu pada aksi mahasiswa yang meminta transparansi anggaran dan sanksi yang diberikan, merujuk pada buku Panduan Akademik Sistem dan Informasi Akademik Terpadu UMI, Bab VIII (8) terkait Pelanggaran Akademik, Pasal 52 ayat 3 pelanggaran sedang.

 

Dekan: Mahasiswa tuntut transparansi (anggaran) melalui aksi adalah pelanggaran akademik.

 

KABAR.NEWS: Apakah UMI memang tertutup soal anggaran?


Dekan: Kita tidak pernah skorsing kalau dia tuntut transparansi (anggaran).


KABAR.NEWS: Buktinya, mereka diskorsing?


Dekan: Mereka (mahasiswa) diskorsing karena melakukan demo-demo


KABAR.NEWS: Ada apa sebenarnya dengan anggaran di internal FH UMI ?


Dekan: Ada surat kaleng. Ini imbas dari pemilihan dekan. Saya sebagai dekan menang untuk periode kedua. Nah, karena saya menang, munculah surat kaleng. Maka diperalatlah mahasiwa ini untuk demo-demo.


KABAR.NEWS: Apa isi penyampaian dari surat kaleng itu?


Dekan: Surat kaleng ini menyebut saya korupsi Rp10 miliar. Di mana ada korupsi Rp10 miliar. Karena di surat kaleng itu membahas Dana Pengembangan Mahasiswa (DPM). Kami di Fakultas FH UMI tidak ada DPM. Yang ada itu di Rektorat.


KABAR.NEWS: Jadi Anda menduga surat kaleng ini sebagai pemicu?


Dekan: Karena surat kaleng itu dipancing mahasiswa untuk melakukan demo-demo. Itu saja latar belakangnya. Dan surat kaleng itu saya tidak tahu persis dari mana asalnya.


KABAR.NEWS: Ada kubu-kubuan di kampus?


Dekan: Tidak ada kubu-kubuan di kampus. Cuma memang ada yang tidak puas (setelah terpilih sebagai dekan di periode kedua). Jadi surat ini (SK Skorsing) sudah tebus hingga ke Rektor. Karena memang SK skorsing itu, harus ada persetujuan dari rektor sebelumnya. Silahkan konfirmasi ke rektor.


WR III: Mahasiswa cari transparansi anggaran dan libatkan dalam pengambilan kebijakan, dari mana aturan itu. Tidak ada aturan seperti itu. Yang harus dia tuntut itu kalau mau kuliah tidak ada fasilitas, tidak ada dosen, tidak ada sarana dan prasarana. Tapi kalau transparansi anggaran, dari mana. Tidak ada aturan seperti itu dalam perguruan tinggi.

 

KABAR.NEWS: Apakah tidak takut dengan persepsi orang kalau UMI tertutup soal anggaran?

 

WR III: Saya tidak takut. Sebagai Wakil Rektor III saya siap menerima semua kritikan. Itu persepsi orang saja. UMI juga bisa menuntut orang-orang yang membuat persepsi keliru.

 

WR III: Di UMI, mahasiswa tidak punya wewenang mempertanyakan soal anggaran. Yang berkecimpung di dunia pendidikan pasti tahu itu, bahwa status mahasiswa sebagai apa. Karena kita juga berupaya semaksimal mungkin mendidik anak orang menjadi baik. Tapi ini malah dia demo orang tuanya. Bahkan libatkan orang luar.

 

KABAR.NEWS: Jadi kesimpulannya, kesamaan nomor dari dua SK Skorsing untuk di UMI tidak masalah. Itu sah?.

 

WR III: Nanti saya coba konfirmasi dengan pimpinan fakultasnya, terkait cara pembuatan SK-nya seperti apa. Dan kalau mahasiswa tidak puas, silahkan tempuh jalur hukum. Kan ada PTTUN. Itu boleh dia tuntut administrasinya, supaya puas juga.

 

Surat Kaleng sebagai Pemicu?

suratkaleng
Surat kaleng

 

Jumat pekan kemarin, KABAR.NEWS memperoleh surat kaleng melalui foto kamera handphone. Tidak jelas siapa pengirimnya. Surat tersebut tertanggal Makassar, 19 Februari 2018. Di awal surat, tertulis: kami dari civitas akademi Fakultas Hukum UMI menyampaikan dugaan Dana Pengembangan Mahasiswa (DPM) yang merupakan dana hibah.

 

Di pertengahan surat dijelaskan, jumlah DPM Fakultas Hukum UMI setiap tahun berkisar Rp2,5 miliar. Sehingga, 2,5 dikali 4 tahun berarti Rp10 miliar. Dalam surat kaleng, selain menyentil kepemimpinan Dekan FH UMI Muhammad Syarif Nuh dalam masa jabatan selama 4 tahun, turut dipaparkan ketidakjelasan dari penggunaan anggaran tersebut.

 

Juga, dijelaskan keterlibatan M. Dachran S Busthani (kerabat dekat Rektor dan Ketua Yayasan) dalam membuat laporan pertanggungjawaban ke tingkat yayasan dan rektorat dengan modus membuat kuitansi-kuitansi fiktif.

 

Di mana, dalam laporan pertanggung jawaban di hadapan senat Fakultas Hukum UMI yang diagendakan oleh Panitia Pemilihan Dekan  (PPD) FH UMI, disebut gagal terlaksana lantaran Syarif Nuh mengatasnamakan dirinya selaku dekan membubarkan PPD yang dianggap secara sepihak, tanpa melalui rapat senat fakultas.

 

Dekan disebutkan menyogok kelompoknya (tidak dijelaskan secara gamblang kelompok yang dimaksud), membelikan laptop terhadap kelompoknya, jalan-jalan ke Eropa, Beijing hingga Jepang, beli mobil pribadi dan rumah pribadi di Jalan Jipang Makassar, serta operasi otak untuk anaknya.

 

Di akhir penjelasan, penegak hukum diminta memeriksa para wakil-wakil dekan FH UMI periode 2014-2018, sekaligus Ida, seorang yang bekerja di TX Travel. Sang pengirim surat kaleng misterius turut melampirkan nomor kontak travel yang menjadi mitra perjalanan para jajaran di lingkup FH UMI itu, dengan tebusan ke Kapolri, Jaksa Agung, Bareskrim Polri, Jampidsus Kejagung, Adpidsus Kejati Sulselbar, Direskrimsus Polda Sulsel, Aspidsus Kejati Sulselbar, KPK, dan arsip.

 

KABAR.NEWS coba mengkonfirmasi nomor kontak Travel TX yang tertera dalam surat tersebut. Melalui telepon, Ida membenarkan informasi itu. "Mereka satu grub. Jumlahnya sekira 20 orang. Tapi jadwal mereka ke luar negeri tidak berkala," ujar Ida singkat. Namun saat wawancara berlangsung, Ida mengatakan, "Oh, ini soal surat kaleng yang di kampus itu yah?."

 

Ida pun meminta wawancara dilakukan dalam bentuk tertulis agar menjadi pegangan bukti. "Jadi gini, tulis saja pertanyaannya. Saya nda mau berkomentar. Takutnya di tulis lain penyampaiannya. Jadi saran saya, pertanyaanya dibuat tertulis. Nanti saya jawab tertulis juga. Supaya ada pegangan gitu," tutur Ida.

 

Ida pun mengirimkan alamat email. Namun pertanyaan yang dikirim KABAR.NEWS via email sejak Jumat 23 hingga Sabtu 24 Maret 2018 belum dibalas. Upaya telepon maupun SMS, pun tak diangkat.

 

Menanggapi hal itu, WR III Ahmad Gani kepada KABAR.NEWS, Sabtu (24/3) mengaku sudah serahkan ke pihak kepolisian untuk melacak siapa di balik surat kaleng itu. "Kalau menurut hasil audiens dengan ibu Rektor UMI, moga-moga itu bisa ditemukan. Karena dua pekan lalu kami sudah laporkan. Tepatnya Empat hari setelah demo. Kami tidak mau ada fitnah di dalam," katanya.

 

Selain itu, terkait penjelasan Ida soal sekelompok dosen yang berpesiar ke luar negeri, menurut Ahmad, perlu ditelusuri. Karena ia juga mengaku pernah ke luar negeri, tapi melaksanakan umrah. Bahkan soal jalan-jalan ke luar negeri, kata Ahmad, bukan cuma FH UMI, tapi hampir semua fakultas di UMI sering bepergian ke luar negeri.

 

Hanya saja, Ahmad tidak hafal berapa kali (mereka ke luar negeri). Karena tidak semua melakukan seperti itu. Semua tergantung yang bersangkutan. Dan ditegaskan Ahmad, hubungan mitra perjalanan antara UMI dengan TX Travel sudah lama terjalin. "Jadi terkait surat kaleng itu, silahkan tanyakan ke yang bersangkutan," katanya.

 

"Tapi kalau soal bagi-bagi laptop, itu untuk kepentingan agar dosen bisa mengikuti Simpadu UMI. Itu (laptop) dipergunakan untuk pelatihan terhadap dosen. Laptopnya juga bukan harga yang mahal," tambah Ahmad.

 

Menanyakan berapa jumlah dosen yang menerima laptop, Ahmad mengaku tidak tahu persis. Hanya saja, dari sekitar 70-an lebih dosen di FH UMI, menurut Informasi yang dikemukakan Ahmad, semua dapat. "Jadi kalau ada yang dikasih dan tidak dikasih, berarti ada sesuatu," pungkasnya.

 

Sementara, terkait anggaran DPM yang disentil dalam surat kaleng tersebut, ditampik Ahmad. "Bukan DPM. Enggak ada seperti itu. Karena kita di UMI itu satu pintu. Semua unit membuat Rencana Anggaran Tahunan, dan itu berdasarkan kepentingan organisasi, bukan individu. Jadi misalnya di kemahasiswaan, setiap UKM ada disiapkan dananya. Jadi Kalau seperti yang disentil dalam surat kaleng itu, nda ada itu DPM," tuturnya.

 

Menanyakan pernyataan dari Dekan Muhammad Syarif Nuh bahwa, surat kaleng jadi pemicu mahasiswa aksi, lagi-lagi ditampik Ahmad. "Oh, enggak, enggak. Bukan dampak dari surat kaleng itu. Tidak ada hubungannya. Kalau misalkan ada yang bilang kaitannya dengan itu, ya tolong ditelusuri. Jangan sampai menyebabkan fitnah," jelas Ahmad.

 

Menurut Ahmad, bisa saja surat kaleng menjadi pemicu dari aksi mahasiswa sebagaimana yang dilontarkan dekan. "Bisa saja seperti itu, karena dia yang skorsing mahasiswanya," tutup Ahmad.