Skip to main content

Menpan RB dan Mendagri Terbitkan SKB Pecat Ribuan ASN Koruptor

a
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)


KABAR.NEWS, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Syafruddin meneken Surat Keputusan Bersama (SKB), di Grand Sahid Hotel Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Penandatangan SKB itu berisi tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi. Menurut data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) saat ini tercatat  ada 2.367 ASN yang terbukti melakukan korupsi.

"Pelaksanaan keputusan bersama ini paling lama bulan desember 2018," tutur Tjahjo dilansir dari kompas.

SKB itu diketahui, merupakan bagian dari tindak lanjut hasil rapat antara Kemenpan RB, Kemendagri, Kepala BKN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada selasa 4 September 2018 lalu.

Mendagri Tjahjo menjelaskan penerbitan SKB baru ini bertujuan mewujudkan pemerintah Jokowi-JK yang efektif, dan efisien. Tak hanya itu, surat edaran ini juga ditujukan untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih.

"Ini semata-mata Pemerintahan bapak Jokowi dan Jusuf Kalla ingin membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif, efisien, mempercepat reformasi birokrasi dan dalam upaya untuk memperkuat otonomi daerah," kata Tjahjo, dilansir dari Liputan6.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by kabar.news (@kabardotnews) on

 

Selain SKB, Mendagri Tjahjo juga menerbitkan surat edaran bernomor 180/6867/SJ yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota Se-Indonesia.

Terbitnya surat edaran itu secara otomatis membatalkan surat sebelumnya Bernomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012.


 



loading...