Skip to main content

Menguak Hilangnya Gedung PWI Sulsel di Jalan Penghibur

pukat patria artha
Peneliti senior Pusat Anti Korupsi Patria Artha, Bastian Lubis. (KABAR.NEWS/Andi Khaerul)

 

KABAR.NEWS, Makassar - Pusat Anti Korupsi (Pukat) Universitas Patria Artha angkat bicara soal status tanah Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jalan AP Pettarani, Makassar yang diklaim sebagai aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (5/11/2018).

 

Peneliti senior Pukat Patriarta, Basti Lubis, menjelaskan dalam persoalan ini, ada kongkalikong antara pejabat di lingkup Pemprov Sulsel di era Zainal Basri Palaguna yang kala itu sebagai Gubernur Sulsel dua periode 1993-2003.

 

Menurutnya, keberadaan gedung PWI di Jalan AP Pettarani berawal dari tukar guling dengan gedung lama PWI di Jalan Penghibur nomor 1 bernama Gedung Gelora Pantai, yang saat itu dikelola perusahaan daerah di bawa Bank Pembangunan Daerah Sulsel pada 1961, yang saat ini menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulsel.

 

Gedung pertama PWI Sulsel itu, dibeli dari BPD dengan syarat, pengurus PWI Sulsel harus mengganti kerugian sebesar Rp.5 juta. Dana tersebut didapatkan dari anggaran hibah APBD pemprov ke pengurus PWI Sulsel. Hal itu ditandai dengan terbitnya surat keputusn Gubernur Sulsel nomor; 284a/VII/68 tanggal 4 Agustus 1968.

 

Kemudian, pada 3 April 1995 terbitlah izin prinsip dari Menteri Dalam Negeri nomor 593.53/1056/PUOD, perihal upaya untuk memindahkan dan membangun suatu gedung baru untuk PWI Cabang Sulsel.

 

Pada 20 April 1995, Kepala Daerah Tingkat 1 Sulsel menerbitkan surat nomor 593.53/1750/BP, perihal permohonan persetujuan tukar menukar/Ruislag tanah Balai Wartawan Ujung Padang ke pihak ketiga CV. Sari Jati Raya.

 

Namun, keterlibatan pemprov soal tukar guling tanah atas gedung PWI pertama di Pantai Losari dengan lahan di Jalan AP Pettarani, dinilai Bastian, pemprov telah menyalahi aturan. Karena tanah tersebut bukan lagi aset daerah, karena sudah dibeli PWI kala itu.

 

"Pemprov ada kesengajaan untuk hilangkan balai wartawan, tanah itu juga tidak pernah tercatat di pemprov sebagai kekayaan negara yang dipisahkan. Dulunya milik BPD. Sedangkan terkait pengelolaan keuangan, bukan wilayah pemprov, tapi kok pemprov ikut terlibat soal tukar guling lahan dengan pihak ketiga ini," tuturnya.

 

Menurut Bastian, di sini jelas ada permainan tukar guling antara pemprov dengan CV. Sari Jati Raya selaku pihak ketiga. PWI hanya menjadi korban. Sehingga, gedung pertama yang ditempati PWI hilang begitu saja tanpa ada kejelasan.

 

"Memang gedung (PWI) yang ada di Jalan AP Pettarani itu lahan pemprov, karena sudah tiga kali disertifikat. Mulai tahun 1985, 1987 hingga 1992. Jadi pengurus PWI tiba-tiba kaget saat ada pengurusan izin perpanjang lahan. Kok bisa ya PWI dikadalin soal tukar guling," pungkasnya.

 

  • Andi Khaerul

 

loading...