Skip to main content

Mendagri Tolak Permintaan KPU untuk Tambah Surat Suara Lewat Perppu

Mendagri Tolak Permintaan KPU untuk Tambah Surat Suara Lewat Perppu
Penyandang disabilitas mempelajari surat suara saat sosialiasi Pemilu 2019 oleh KPU Kota Makassar di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya Makassar, Minggu (24/2/2019). (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

KABAR.NEWS, Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menolak usulan KPU agar Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait penambahan surat suara untuk pemilih yang pindah TPS.


Baca juga: Eks Exco PSSI Ditetapkan Tersangka Kasus Match Fixing

Tjahjo Kumolo berpendapat, kekurangan surat suara tersebut bukan situasi yang mendesak untuk menerbitkan Perppu. Apalagi surat suara yang bisa dipakai pemilih pindahan hanya untuk Pilpres.


“Perppu itu kalau dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Apakah perpindahan pemilih dari satu daerah itu masuk dalam kegentingan yang memaksa? Karena kertas suara yang akan digunakan palingan kertas suara pilpresnya saja. Menurut saya itu lebih baik aturannya cukup melalui aturan PKPU,” kata Tjahjo di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (25/2/2019) dikutip dari Kumparan.


KPU Provinsi Sulsel saat melakukan simulasi penggunaan surat suara di Tribun Lapangan Karebosi Makassar. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)
KPU Provinsi Sulsel saat melakukan simulasi penggunaan surat suara di Tribun Lapangan Karebosi Makassar. (KABAR.NEWS/Irvan Abdullah)

Komisioner KPU RI, Viryan Aziz, mengatakan KPU tidak bisa mencetak kekurangan surat suara di daerah yang banyak memiliki Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

 

Sebab penamabahan kertas suara terbentur aturan Undang-undang Pemilu. Dalam pasal 344 ayat 2 kertas suara yang dicetak hanya dilebihkan 2 persen dari jumlah DPT sebagai cadangan. Dari data KPU, ada 275.923 pemilih yang berstatus pindah memilih atau kategori DPTb.


Tjahjo melanjutkan, apabila Presiden menerbitkan Perppu maka hal itu bisa mengganggu jalannya tahapan Pemilu 2019 karena perlu dibahas di DPR.


Baca juga: Soroti Puisi Neno Warisman, Romahurmuziy: Mbak Neno Tobatlah Secara Utuh

"Ini akan mengganggu tahapan-tahapan menurut saya,” kata Tjahjo. Tjahjo menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada KPU. Ia memastikan tidak merekomendasikan Perppu tersebut kepada presiden.


“Kami serahkan kepada KPU. Itu baru usulan Kemendagri kepada Pak Mensesneg untuk disampaikan kepada Bapak Presiden kemudian Wapres. Kalau masukan dari Kemendagri tidak perlu Perppu. Karena Perppu itu sudah merupakan hal kegentingan yang memaksa. Apakah itu masuk ke ranah itu atau tidak? Tidak. Maka ya cukup lewat PKPU yang disempurnakan,” tutup Tjahjo.